Syahrial Syarbaini | Just another Weblog Universitas Esa Unggul site

Mencapai Ridha Allah

“MENGGAPAI CINTA ALLAH SWT”

Disusun oleh : Syahrial syarbaini

Untuk mencintai Allah ini, bukanlah perkara yang mudah. Karena cinta itu harus bersedia, mau mengorbankan kesenangan dirinya demi untuk kesenangan orang yang kita cintai. Dalam ayat tersebut, kita harus mengikuti Rasulullah Saw. Dalam hal ibadahnya, akhlaknya, kinerjanya, hubungan sosial masyarakatnya dll. Karena memang Beliau adalah Uswatun Hasanah. Bahkan dalam buku Seratus Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, Rasulullah Muhammad Saw. menduduki peringkat yang pertama. Jika kita mengikuti Rasul, Pasti Allah akan mencintai kita dan memberikan ampunan-Nya.

Artinya :Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali ‘Imran :31).

Rasulullah Saw. bersabda : Man ahabba syaian fakatsuro dzikruhu (Barangsiapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak mengingat yang dicintainya). Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan cara untuk bisa banyak mengingat Allah. Dalam Hadits lain, Rasulullah Muhammad Saw. bersabda : Man ahabba syaian fahuwa ‘abduh. Maka kita harus menghambakan diri kepada Allah, jika kita memang benar-benar mencintai-Nya. Apakah kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Misalnya kadang-kadang kita masih cinta nonton sinetron TV daripada cepat-cepat menunaikan shalat.

Jadi, cinta kepada Allah, ikutilah perintah-Nya, cinta kepada Rasul, ikutilah perintahnya, cinta kepada Guru, ikutilah perintahnya, dan seterusnya. Apa yang akan kita dapatkan selanjutnya : Anta ma’a man ahbabta (Engkau bersama orang yang engkau cintai). Setelah cinta, maka rasa syukur akan timbul. Apa Cirinya :

  1. Mengucapkan dengan lisan; sekurang-kurangnya dengan ucapan Alhamdulillah.
  2. Memelihara nikmat, supaya kita bisa terus beribadah kepada Allah Swt.
  3. Membagikan kenikmatan kepada hal-hal yang diridloi oleh si pemberi nikmat.
  4. Mentaati perintah si Pemberi Nikmat.

Allah Swt. berfirman dalam al-Quran :

Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (QS. Ali ‘Imran : 185).

Kematian merupakan sebuah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Mungkin siang, mungkin malam, mungkin esok. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap. Jangan sampai kita terpesona, terpengaruh dengan kehidupan dunia sehingga lupa kehidupan akhirat. Dunia ini adalah :

  1. Perhiasan. “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. al-Kahfi 46).
  2. Cobaan. “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): dan disisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS. at-Taghaabun : 15).
  3. Tipuan. “…. dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia….”. (al-an’Aam : 70).

Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, melainkan kita harus menjaga supaya tetap seimbang. Dalam surat al-Qashash : 77, juga dalam kitab Miftahus-Shudur karangan Pangersa Abah : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi….”. Bagaimana caranya supaya kita bisa menggapai kedua hal ini. Rasulullah Saw. bersabda : “Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehat sebelum sakit. Waktu kaya sebelum miskin. Waktu sempat sebelum sempit. Waktu hidup sebelum miskin”. Dalam hadits lain Rasul mengingatkan bahwa untuk mencapai kehidupan dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Sedangkan untuk mencari kehidupan akhirat, seolah-olah kita akan mati esok.

Allah Swt mengingatkan bahwa : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itu orang-orang yang rugi”. (QS. al-Munafiqun : 9). Dzikrullah yang tengah kita amalkan, Insya Allah akan selalu menjaga hati kita sehingga tetap bisa mengingat Allah, meskipun kita sedang melakukan pekerjaan duniawi maupun ukhrowi.

Menggapai Cinta Allah Swt

Akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintaiNya. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah, Yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku – yakni dalam tidurku – kemudian berfirman kepadaku, “Wahai Muhammad, katakanlah
: /Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk mencintai-Mu, mencintai siapa
saja yang mencintai-Mu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku
untuk mencintai-Mu.”/

Imum Ibnu Qayyim

menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta  senantiasa berkaitan dcngan amal. Dan amal sangat tergantung pada  keikhlasan kalbu, disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena Cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yagn tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah sebagai
berikut:

Pertama, membaca Al Qur’an dengan merenungi dan memahami maknanya. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana seseorang memahami sebuah buku yaitu dia menghafal dan harus mendapat penjelasan terhadap isi buku tersebut. Ini semua dilakukan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulis buku. [Maka begitu pula yang dapat dilakukan terhadap Al Qur’an, pen]

Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah, setelah mengerjakan ibadah yang wajib.  Dengan inilah seseorang akan mencapai tingkat yang lebih mulia yaitu menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah dan bukan hanya sekedar menjadi seorang pecinta.

Ketiga, terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya. Ingatlah, kecintaan pada Allah akan diperoleh sekadar dengan keadaan dzikir kepada-Nya.

Keempat, lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya. Begitu pula dia selalu ingin meningkatkan kecintaan kepada-Nya, walaupun harus menempuh berbagai kesulitan.

Kelima, merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat Allah tersebut berulang kali. Barangsiapa mengenal Allah dengan benar melalui nama, sifat dan perbuatan-Nya, maka dia pasti mencintai Allah. Oleh karena itu, mu’athilah,  fir’auniyah, jahmiyah (yang kesemuanya keliru dalam memahami nama dan sifat Allah), jalan mereka dalam mengenal Allah telah terputus (karena mereka menolak nama dan sifat Allah tersebut).

Keenam, memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah faktor yang mendorong untuk mencintai-Nya.

Ketujuh, -inilah yang begitu istimewa- yaitu menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya.

Kedelapan, menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah dan bermunajat kepada-Nya serta membaca kalam-Nya (Al Qur’an). Kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat kepada-Nya.

Kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para shidiqin. Kemudian memetik perkataan mereka yang seperti buah yang begitu nikmat. Kemudian  dia pun tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali apabila jelas maslahatnya dan diketahui bahwa dengan perkataan tersebut akan menambah kemanfaatan baginya dan juga bagi orang lain.

Kesepuluh, menjauhi segala sebab yang dapat mengahalangi antara dirinya dan Allah Ta’ala.

Semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah, itulah yang seharusnya dicari setiap hamba dalam setiap detak jantung dan setiap nafasnya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dengan mempersiapkan jiwa (hati) dan membuka mata hati.

Allah swt telah memberikan petunjuk yang sangat jelas, bagaimana cara mendapatkan kecintaanNya.  Allah swt telah berfirman, artinya:

 

Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”[Ali Imron:31]

 

Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, “Ayat ini merupakan pembukti, “Siapa saja yang mengaku mencintai Allah swt, namun ia tidak berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Nabi Mohammad saw, maka orang tersebut hanya berdusta saja. Dirinya diakui benar-benar mencintai Allah, tatkala ia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Mohammad saw, baik dalam perkataan, perbuatan, dan persetujuan beliau saw.” Jika teruji bahwa ia benar-benar mencintai Allah, yakni dengan cara menjalankan seluruh ajaran Mohammad saw, maka Allah akan balas mencintai orang tersebut. Rasul saw bersabda:.

 

 

Berikut 4 amalan yang dapat digunakan untuk menggapai cinta Allah SWT:

 

Hadits Rosulullah SAW :

 

 

عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَِضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْ لُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ  وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْْمُتَوَاصِلِين فِيَّ وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِيْنَ فِيَّ وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ  ;الْمُتَحَابُّوْنَ فِيَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَ الصِّدِّيْقُوْنَ وَ الشُّهَدَاءُ .

 

Dari Mu’adz bin Jabal –Radhiyallahu ‘anhu- beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam : “Allah Ta’ala berfirman : ‘Orang yang saling mencintai karena-Ku pasti diberikan cinta-Ku, orang yang saling menyambung kekerabatannya karena-Ku pasti diberikan cintaKu dan orang yang saling menasehati karena-Ku pasti diberikan cintaKu serta orang yang saling berkorban karena-Ku pasti diberikan cinta-Ku. Orang-orang yang saling mencintai karena-Ku (nanti di akhirat) berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Para Nabi, shiddiqin dan orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan kedudukan mereka ini’

 

(HR. Imam Ahmad).

 

 

Sebagian salaf menyatakan: “yang penting bukan mencintai namun yang sangat penting sekali adalah bagaimana dicintai“. Kalau demikian, seorang akan berusaha mencapai dan mendapat kecintaan Allah. Kecintaan Allah kepada manusia adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Namun hal ini hanya dapat tercapai dengan semangat mencari ilmu dan mengenal amalan dan perkataan yang Allah cintai dan ridhai. Sebab bila kamu mengetahui bagaimana Allah mencintai hambanya atau mengetahui sebab-sebab Allah mencitai hambaNya maka akan muncul usaha untuk mendapatkan kecintaan Allah.

 

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menjelaskan amalan yang dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Ta’ala yang langsung dengan ungkapan firman Allah Ta’ala . Hadits demikian dinamakan para ulama dengan hadits qudsi.

Dalam hadits qudsi ini Allah  memerintahkan kita untuk mewujudkan empat hal yang menjadi sebab kita menjadi hamba-Nya yang dicintai :

  • Perintah saling mencintai karena Allah
  • Perintah saling menasehati karena Allah
  • Perintah saling menyambung persaudaraan karena Allah
  • Perintah saling berkorban karena Allah.

Demikianlah Allah tunjukkan kepada kita empat amalan menggapai kecintaan ilahi.

Diantara langkah-langkah mewujudkannya adalah:

  • Memperbaiki aqidah dan iman hingga menjadi sempurna
  • Mengingat keempat amalan ini dicintai dan diridhai Allah
  • Menelaah benar sirah (sejarah kehidupan) Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dan para salaf ash-shalih dan mempraktekkannya. Caranya dengan mengetahui konsep dan tuntunan ajaran mereka sehingga akan muncul keinginan dan kecintaan untuk meniti dan mengikuti jejak langkah mereka.
  • Mengingat akibat baik dan pahala yang didapatkan dari empat amalan ini.

Semoga kita dapat mewujudkannya.

 

TUGAS

Kerjakan soal halaman sekian

 

Jawablah tugas tersebut di atas dalam sebuah blog (blog apa saja : blogspot, wordpress, dll), kemudian sambungkan permalink blog tersebut ke dalam blog dosen dengan cara sebagai berikut :

  • Klik “comment’
  • Tuliskan nama pada kolom “name”
  • Tuliskan alamat email pada kolom “email”
  • Tuliskan alamat blog pada kolom “website”
  • Tuliskan kode “CAPTCHA” yang muncul
  • Tuliskan nama lengkap, NIM, seksi dan jawaban pada kolom “comment” yang tersedia, misalnya :

1. Nama : Rayhan Adimulyo
2. NIM : 201531999
3. Seksi : 12
4. Jawaban : https://rahasiaorangkaya.wordpress.com/2010/07/04/orang-kaya-mengurus-bisnisnya-sendiri-bukan-bisnis-orang-lain-1/

PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Sejak berabad-abad yang lalu manusia telah mencatat hidup dan kehidupan dengan berbagai dimensi fenomena perilakunya, sehingga melahirkan berbagai persoalan dengan sederetan pola-pola kepentingan yang sangat menajam. Sering kali berbagai kepentingan menjadi buah pertengkaran yang tak kunjung selesai. Persoalan menjadi berat ketika sekelompok manusia dihadapkan pada persoalan penindasan penguasa atas hak-hak yang dimilikinya. Manusia cenderung melakukan perlawanan  atas hak yang semestinya. Perlawanan yang berlabelkan perjuangan tersebut kadangkala juga mengkorbankan Jiwa dan raga, oleh karenanya diperlukan sebuah kata sepakat mengenai seperangkat hak tersebut. Telah menjadi kenya­taan yang harus dibeli bahwa memperjuangkan hak seakan – akan mendapatkan legitimasi “suci” dan benar, apalagi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan sekaligus merendahkan martabat manusia.

Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat mendasar dan umum (universal) artinya : bahwa hak ini dimiliki tanpa membedakan atas dasar bangsa, ras, suku, agama, warna kulit, gender dan sebagainya.

Tuhan membekali setiap manusia tiga peralatan hidup, yakni nyawa, rohaniah,dan jasmaniah. Manusia yang bersangkutan selaku penerima yang diserahi oleh Tuhan, adalah berhak penuh menggunakan ketiga peralatan hidup tersebut untuk hidupnya. Inilah disebut HAM yang dibawa lahir dan dikenal sebagai hak pribadi.

Sebagai bangsa yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas kita adalah umat yang religus, umat beragama dimana agama mengajarkan kepada kita melalui kitap sucinya (Al-Quran) bahwa Tuhan telah menciptakan manusia bersuku-suku agar saling kenal mengenal antara satu sama lain, sebaik-baik manusia adalah orang bertakwa kepadaNya. Ajaran agama ini menunjukkan bahwa kita harus melihat manusia sebagai suatu saudara dengan mempererat hubungan antar sesama. Oleh sebab itu kita dilarang saling bermusuhan apalagi saling membunuh satu sama lain, merusak, melukai dan menghina manusialain dilarang oleh agama, apalagi melanggar hak-hak asasi orang lain.

  1. Pengertian HAM

Manusia hidup bermasyarakat , maka agar kehidupan bersama dalam masyarakat itu berlangsung harmonis sudah barang tentu ada ketentuan umum yang tidak boleh dilanggar, berupa nilai-nilai dan norma. Keberadaan nilai dan norma itu secara otomatis mengurangi HAM pribadi , bahkan dapat membatasi kemerdekaan perseorangan. Ini yang disebut HAM masyarakat . Karena nilai dan norma kemasyarakatan tidak selalu sama dalam berbagai bangsa , maka HAM Masyarakat pun berbeda untuk setiap bangsa..

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan pengertian  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan  Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian inspirasi diatas , akhirnya manusia sadar bahwa sesungguhnya sejak semula ( semasih dalam kandungan) setiap manusia mempunyai hak asasi yang harus diakui dan dihormati semua pihak . Hak ini lebih agung sifatnya dari pada hak raja selaku pemegang kekuasaan duniawi, karena langsung merupakan pemberian Tuhan.

Secara umum HAM dapat dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut:

  • personal rights, yaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, bertindak/bergerak, berpendapat, memeluk agama/idealisme, hubungan sex dsb.
  • Political rights, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik  dsb,
  • Property rights, yaitu hak asasi ekonomi yang meliputi hak milik benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang dsb, tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan, kecuali peraturan bea cukai, pajak dan pengaturan perdagangan pemerintahan.
  • Social and cultural rights, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran dan mengemabngkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkannnya dalam masyarakat.
  • Rights of legal equality, yaitu hak mendapat perlakuan yang sama menurut hukum dan kedudukan sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan.
  • Procedural rights, yaitu hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan yang meliputi proses dan prosedur tata cara peradilan menurut peraturan yang sah dan lelgal sebagai bukti pelaksanaan HAM, misalnya perihal penahanan, penggeledahan, peradilan dan vonis.

Dalam rangka pemajuan HAM yang mana mukaddimah piagam PBB tertuang  maksud dan tujuan dibentuknya PBB, yaitu sebagai berikut:

  • hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang.
  • Hendak meneguhkan sikap dan keyakinan tentang hak asasi manusia yang asasi, tentang harkat dan derajat manusia dan tetang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil.
  • Hendak menimbulkan suasana, di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional menjadi dapat diperlihara.
  • Hendak memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.

Lebih lanjut dapat kita lihat isi piagam tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal  1 Salah satu tujuan utama PBB ialah hendak mencapai kerjasama internasional …dst, memajukan dan mempertinggi perhormatan terhadap hak-hak kemanusiaan dan kemerdekaan dasar bagi sekalian umat manusia dengan tidak membedakan bangsa, jenis kelamin, bahasa ataupun agama.

Pasal  55    Penghormatan umum terhadap hak kemanusiaan dan kebebasan dsarnya diakui sebagai salah satu syarat untuk mencapai keadaan-keadan stabil dan perhubungan persahabatan atar bangsa-bangsa.

Dalam Atlantic Charter  yang ditandatangani oleh Franklin D. Roosevelt dan Winston Churchill pada 14 Agustus 1941 dinyatakan juga sebagai berikut :

“Bahwa  selenyapnya kekuasaan  Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap-tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya masing-masing serta jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan”.

Dalam pidato kenegaraan Franklin D. Roosevelt yang ditujukan kepada semua manusia di dunia pada bulan Juli 1940 disebutkan lima kebebasan dasar mansuia, yaitu:

  1. freedom from fear (bebas dari rasa takut),
  2. freedom of religition ( bebas memeluk agama),
  3. freedom of expression (bebas menyatakan pendapat/perasaan),
  4. freedom of information (bebas pemberitaan),
  5. freedom from want (bebas dari kekurangan/kemelaratan).

Dalam pandangan ini tercermin betapa pentingnya hak politik, seperti hak suara dalam pemilihan umum, hak berpendapat harus dibarengi pemenuhan sandang, pangan, dan papan secara primer.

 

  1. HAM dan Pancasila

Dalam negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinya dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.

Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu dan mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasan hubungan:

  1. Antara manusia dengan penciptanya.
  2. Antara manusia dengan manusia.
  3. Antara manusia dengan masyarakat dan negara.
  4. Antara manusia dengan lingkungannya.
  5. Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.

Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat pada manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945 haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 dari pembukaan, pasal-pasalnya. Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai staatsfundamental norm Indonesia, sedangkan pasal-pasal UUD 1945 sebagai landasan konstitusional hidup bernegara. Apalagi semenjak perubahan UUD 1945 tahun 1999-2001, secara jelas dan rinci HAM sudah dinyatakan dalam pasal-pasal, yaitu BabXa.

Pendalaman Materi

Jawablah Pertanyaan berikut:

  1. Jelaskanlah apakah penertian anda tentang HAM?
  2. Sebutkanlah bidang-bidang HAM dn berikan salah satucontohnya?
  3. Apakah kaitan maksud dan tujuan PBB dengan HAM?
  4. Apakah pandangan Pancasila tentang HAM

 

Tugas Mandiri

Kumpulkanlah permasalahan HAM dalam kehidupan umat manusia saat ini melalui pemberitaan media massa! Identifikasikanlah dan klasifikasikan masalah HAM tersebut serta diskusikanlah dalam kelompok anda serta presentasikan dalam kelas!

 

KASUS PELANGGARAN HAM

Salah satu kasus Pelanggaran HAM dalam bentuk penggusuran di masa Orde Baru. Semenjak Indonesia merdeka kita pernah mengalami hidup dalam pemerintahan yang otoriter dimana kebijakan pemerintah selalu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, masyarakat mengadakan perlawanan  terhadap kebijakan pemerintah, maka terjadilah kekerasan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Pelanggaran HAM tidak dapat dielakkan sehingga timbullah korban bagi rakyat sipil.

 

  1. Kasus Pelanggaran HAM

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik yang berat maupun yang ringan.

  1. Pelanggaran HAM yang berat

Menurut UU. No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia bahwa pelanggraan HAM yang berat adalah:

  • Kejahatan genosida, ialah setiap perbuatan yang dilakuan dengan maksud untuk mengahancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
  1. membunuh anggota kelompok,
  2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
  3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
  4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok , atau
  5. memindahkan secara paksa anakanak dari kelompok tertentu kekelompok yang lain.
  • Kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

 

 

 

 

 

Bentuk Kejahatan Kemanusiaan  (Sumber: afnerjuwono. blogspot.com)

 

  1. pembunuhan,
  2. pemusnahan,
  3. perbudakan,
  4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
  5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
  6. penyiksaan,
  7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
  8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang disadari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
  9. penghilangan orang secara paksa, atau
  10. kejahatan apartheid.

 

 

  1. Pelanggaran HAM yang Ringan

 

Di samping pelanggaran HAM berat sering juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat pelanggaran HAM ringat,  Kasus pelanggaran  HAM ringan  dapat dilihat dalam bentuk pelanggaran HAM bermotif rasialisme, yaitu  merupakan bentuk perlakuan dengan memberi pembedaan hak-hak terhadap rasa atau etnis tertentu. Pelanggaran HAM bermotif diskriminasi apartheid, adalah pembedaan hak-hak terhadap etnis tertentu berdasarkan warna kulit , dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Apabila kita kejadian yang timbul dalam masyarakat dapat kita indikasi bahwa kasus pelanggaran HAM yang ringat/ biasa dapat berupa, meliputi :

 

  1. Pemukulan
  2. Pelecehan
  3. Pencemaran nama baik
  4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
  5. Melakukan pemerasan harta orang lain

Kekerasan rumah tanggan bentuk pelanggaran HAM (Sumber: menothenet.blogspot.com)

 

 

Pelanggaran HAM  berupa diskriminasi dan penyiksaan menurut  UU No. 39 / 1999 tantang  HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Secara umum beberapa hal yang penting dicatat dalam terjadinya pelanggaran HAM, yaitu antara lain:

  1. Latar belakang terjadinya peristiwa pelanggaran
  1. Kronologi peristiwa
  2. Identitas pelaku dan alat yang digunakan
  3. Respon masyarakat tempat berlangsungnya peristiwa
  4. Alat pendukung (seperti peluru, senjata, pakaian korban dll.)
  5. Konvensi yang dilanggar.

Apabila memenuhi keenam unsur pokok ini, maka pelanggaran HAM dapat diajukan ke pengadilan.

Pada pemerintahan Orde Baru sudah cukup banyak terjadi berbagai pelanggaran HAM karena bersumber dari kekuasaan. Kekuasan memiliki potensi besar dalam melakukan pelanggaran HAM. Pemerintahan Orde Baru dapat kita berikan suatu contoh betapa banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, seperti:

  • Peritiwa Tanjung Periok pada tahun 1984, di mana protes masyarakat Islam tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Ceramah yang dilakukan oleh Ustad di Mesjid kawasan  Tanjung Periok dibubarkan secara paksa oleh pihak militer, namum masyarakat melakukan perlawanan sehingga terjadilah penembakan massal terhadap masyarakat oleh pihak militer. Kasus ini mulai tahun  2003 telah mulai di Sidangkan dalam Pengadilan HAM di Jakarta.
  • Peristiwa berdarah pada 12 November 1991 di Dili Timor Timur. Regim Orde Baru menyatakan 50 orang yang terbunuh dan puluhan lainnya luka tembak, tampa menyebut berapa yang hilang belum kembali.
  • Kasus sengketa tanah Sei Lepan (23 Maret 1993) dengan penangkapan 198 orang dan 4 orang tewas.
  • Sengketa tanah di Sampang, 4 orang tewas dan penangkapan 21 orang.
  • Pemogokan PT Catur Putra Suryo Sidoarjo dengan tewasnya Marsinah

 

Berakhirnya pemerintah Orde Baru mulailah tuntutan perjuangan HAM di lakasanakan melalui pembentukan perundangan-undangan dan mengfungsikan secara efektif lembaga  Komnas HAM. Hal itu merupakan suatu konsekwensi dari  Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan tegas di dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945. Dalam negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

 

  1. Hubungan Pelanggaran HAM dengan Aspek Sosial-Budaya

Budaya di hampir semua daerah di Indonesia hingga kini masih banyak menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak azasi manusia (HAM). Budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, sistem kasta, yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Budaya-budaya yang bertentangan dengan HAM itu hampir tersebar di seluruh daerah di Indonesia,”.

Budaya-budaya diskriminatif seperti itu perlu dikikis terus demi terwujudnya nilai budaya baru yang egaliter, yang memosisikan semua orang dalam kesetaraan. Diduga kuat, masih adanya budaya-budaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM ini ikut memicu tingginya terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Selama 2009 misalnya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM tak kurang dari 5000 kasus. Dan hampir semua laporan kasus yang masuk itu sudah direkomendasikan ke instansi penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Seperti halnya, Hubungan antara suku bangsa dengan ras sangatlah erat.

Perbedaan ras banyak ditunjukan dengan perbedaan biologis fisik. Misalnya ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus. Faktor rasa ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembunyikan.

Bisakah Indonesia damai dalam keberagaman? Konflik yang bernuansa suku, agama dan ras makin sering terjadi di Indonesia, dalam hal kebudayaan. Hal ini dipicu oleh masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi oleh beragam suku, agama, dan golongan yang berbeda. Relasi yang kurang harmonis, prasangka, dan kesalah-pahaman sering terjadi dan sering pula menimbulkan konflik dan tindak kekerasan.

Kalaupun usaha yang mengarah ke resolusi penyelesaian masalah sudah sering dilakukan, nampaknya akar masalah belum terkuak sehingga konflik sering terulang kembali.

Pendalaman Materi

Jawablah soal berikut ini!

  1. Jelaskanlah apakah yang dimasud dengan pelanggaran HAM berat?
  2. Apakah bedanya genosida dengan kejahatahan kemanusiaan?
  3. Berikanlah bebera contoh pelanggaran HAM ringan?
  4. Sebutkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Indonesia?
  5. Apakah hambatan HAM dilihat dari aspek social budaya Indonesia?

Tugas Mandiri

Perhatikan tulisan berikut ini!

Pasien Jamkesmas Terlantar Akhirnya Meninggal

(Sumber: Lampost.com, 13/02/2014)


 

PRINGSEWU (Lampost.co):

Siti Aminah (24) warga dusun Saribumi, Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, yang merupakan pasien Jamkesmas, akhirnya meninggal dunia di RSUD Pringsewu, Jumat (20-9), pukul 14.00. Anehnya pasien yang masuk 4 hari lalu hingga meninggal dunia belum mendapatkan penanganan yakni dioperasi sesuai permintaan keluarga pasien. Anggota DPRD Pringsewu Zulmar, sangat menyesalkan sikap RSUD Pringsewu yang dinilai semena-mena dengan pasien miskin.\

Menurutnya, pihak rumah sakit hingga pasien meninggal tidak menjelaskan penyakit apa yang diderita pasien. Anehnya, pihak rumah sakit sempat akan merujuk pasien ke Bandarlampung. “Alasanya tidak ada alat, tapi alat apa yang tidak ada, sementara pasien sudah berhari-hari di rumah sakit,” ungkap Zulmar.

Zulmar mengakui, dari informasi yang diterima, pasien baru akan dioperasi tetapi keburu meninggal. Menurutnya, rumah sakit harus memberikan keterangan kepada keluarga dan masyarakat, terkait lambatnya penanganan pasien Jamkesmas.”Kalau pasien Jamkesmas diabaikan, tetapi kalau pasien kaya segera ditangani, karena bayar cas,” ungkapnya. Siti Aminah dirawat di RSU sejak hari Jum’at (13-9), namun sempat dipernolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.

Meninggalnya Aminah membuat sedih keluarga. Isak tangispun pecah mewarnai takziah di kediamannya, Dusun Saribumi, Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, kemarin.

Sementara Direktur RSUD Pringsewu dr. Johan Lius saat dikonfirmasi melalui via telpon selulernya tidak di angkat, meskipun telponya aktif.

Sebelumnya Kabid Pelayanan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Pringsewu dr. Ulinoha saat ditemui diruangannya menjelaskan, untuk pelayanan di Rumah Sakit khususnya jamkesmas sudah ada jalurnya mulai ditangani UGD hingga tahap selanjutnya.

Dia mengakui pelayanan di rumah sakit tidak ada perbedaan baik pasien Jamkesmas/Jamkesda atau pasien umum.

Kasus pasien miskin yang dibuang lalu meninggal dunia terus berlanjut. Polisi menyita seluruh berkas terkait perawatan pasien bernama Mbah Darno dari RSUD Bandar Lampung.

Bagaimana tanggapan anda dari kasus diatas, diskusikanlah dan apa kesimpulan anda!

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

 

Manusia hidup bermasyarakat, agar kehidupan bersama dalam masyarakat itu berlangsung harmonis sudah barang tentu  ada ketentuan umum yang tidak boleh dilanggar, berupa nilai-nilai dan norma. Keberadaan nilai dan norma itu secara otomatis mengurangi HAM pribadi , bahkan dapat membatasi kemerdekaan perseorangan. Ini yang disebut HAM masyarakat . Karena nilai dan norma kemasyarakatan tidak selalu sama dalam berbagai bangsa,  maka HAM Masyarakat pun berbeda untuk setiap bangsa. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang telah bernegara, kita telah menetapkan HAM dalam suatu pernyataan pada tahun 1999 setelah reformasi yang dijiwai oleh dasar dan ideologi negara Pancasila.

 

  1. Proses Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM dan Hambatannya

 

  1. Proses Pemajuan HAM

Persyerikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UNO) pada 10 Desember 1948 telah meresmikan Universal Decleration of Human Rights (Pernyataan sedunia tentang Hak asasi manusia) yang diterima secara aklamasi. Akan tetapi usul dalam bentuk Covenant atau convention tidak berhasil diterima, namun tahun 1966 Sidang Umum PBB menerima  Covenant of Economic, Social and Cultural Rights serta Covenant on civil and Political Rights .

Problema yang dihadapi PBB dalam mengubah bentuk Declaration (Pernyataan) menjadi Convention (persetujuan/perjanjian) menyangkut kenyataan perbedaan mencolok di belahan dunia tentang tradisi tentang hak mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama, hak kepemilikan, hak penghidupan layak dan hak sosial lainnya. Dalam hal ini diperlukan perubahan sikap dan pengetahuan masing-masing bangsa danharus disosialisasikan lebih dahulu agar dapat menerima konvensi internasional.

Dalam kemajuan usaha mewujudkan HAM, di Eropah telah ada suatu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan HAM yang dikenal dengan Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, lengkap dengan Dewan dan Mahkamahnya yang berlaku secara regional Eropah dan USA sejak tahun 1953. Selain itu muncul pula tahun 1960 Inter American Commission for Human Rights yang sudah banyak mengadili pelanggaran HAM, namun pelaksanaan hukumnya sangat tergantung pada kedaulatan negara yang bersangkutan yang bersangkutan..

Dari 43 jenis konvensi yang berhasil dirumuskan berbagai komite PBB yang berhubungan dengan HAM dapat dikelompokkan dalam 4 sifat konvensi, yakni;

  1. Konvensi yang bersifat universal , misalnya hak pribadi untuk hidup dan berusaha .
  2. Konvensi yang bersifat khusus , misalnya kejahatan perang atau pemusnahan kemanusiaan .
  3. Konvensi yang bersifat perlindungan, misalnya perlindungan hak minoritas, orang asing , stateless, pelarian dan pencari suaka.
  4. Konvensi yang bersifat diskriminasi , misalnya perbedaan kelas , ras, kelompok dsb.

Berkenaan dengan klasifikasi konvensi diatas , maka ada dua tuntutan sikap, yakni penghormatan dan pelaksanaan sebab pelanggaran HAM selalu menyangkut penghinaan dan kealpaan yang merugikan.

Proses  penyusunan dan perumusan Hak sasi manusia yang telah dilakukan oleh MPR, khususnya setelah jatuhnya rejim Suharto, menunjukkan adanya kesungguhan secara hukum dari pemerintahan Indonesia masa reformasi untuk melaksanakan Hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian landasan konstitusional penegakan HAM di Indonesia telah lebih cukup memadai apabila kita melihat perubahan UUD 1945 mulai pasal 26 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. (Lihatlah Perubahan UUD 1945). Dengan demikian  adanya kesungguhan dari pemerintahan Indonesia saat ini maupun di masa datang untuk melaksanakan HAM secara seungguhnya.

  1. Hambatan Penegakan HAM

Salah satu kesulitan utama dalam hal menghormati harkat martabat manusia ialah kenyataan bahwa pihak yang tidak menghormati atau yang melanggar hak tersebut adalah kelompok yang berkuasa serta istimewa, artinya menyangkut hubungan antara yang kuat dan lemah. Persoalannya, dari manakah mereka yang lemah memperoleh jaminan atau kemampuan mencegah penghinaan/pelanggaran yang dilakukan mereka yang kuat dan berkuasa ?

Pelanggaran terhadap HAM pada akhirnya akan melemahkan seluruh bangunan pergaulan hidup bangsa, karena yang dirusak adalah nilai kemanusiaan yang mengikat hidup bersama. Siapa pun pada akhirnya tidak memperoleh keuntungan moril, sehingga setiap orang berharap keadaan semacam itu tidak terjadi. Sebaliknya, bagaimana secara teknis dan konkret dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang lemah membangun serentetan sarana mempertahankan dan membela pelaksanaan HAM?

Masalah HAM terlihat dalam aneka ragam dalam persoalan dan pelanggarannya , Misalnya; perlakuan terhadap pencandu narkotika yang ditempatkan dalam suatu bangunan dan disuplai obat narkotik secara gratis dengan maksud mereka tidak melakukan tindak kriminal diluar / jalanan berupa penodongan , merampok, memeras demi memperoleh uang membeli narkotika. Ada bangsa yang mengasingkan kaum pecandu pada sebuah pulau terpencil dan dibiarkan tanpa suplai narkotika dengan harapan, mereka mati atau berhenti menjadi pecandu narkotika. Ada juga negara yang menghukum mati setiap pecandu narkotika dengan alasan bahwa hal itu merupakan pemborosan atau perongrongan.

Kita melihat orang kaya hobbi memelihara serigala, anjing herder dengan memberi daging kuaalitas baik setiap hari, sedangkan pembantu yang disuruh membeli daging tersebut hanya diberi makan ikan asin. Bagi kita tindakan orang kaya melanggar HAM tetapi baginya hal itu suatu kewajaran

Masalah HAM yang tidak kalah peliknya adalah dalam aspek politik internasional , berupa gejala pengkaitan bantuan luar negeri, dengan norma kemanusiaan dalam HAM yang sifat pelanggarannya hanya ditentukan sipemberi bantuan. Timbul persoalan, apakah peristiwa yang tidak disengaja pemerintah harus dianggap pelanggaran HAM sebagaimana halnya peristiwa Timor Timur? Sebab persoalanyan tidak sekedar bijaksana atau tidak, tetapi telah menyangkut harkat hak setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Walaupun masalah HAM masih kontraversial antara retorika dan prakteknya, namun prinsip-prinsip HAM sudah semakin menjadikan norma global di penjuru dunia. Prinsip HAM merupakan pernyataan dan pengakuan yang dapat difahami atau dihormati setiap insan, telah menjadi  ukuran pemerintahan yang bersih. Sekalipun aspek The Human Rights menurut PBB  telah mendapat pengakuan semua negara, namun batasan masing-masing hak itu belum sama di setiap negara, akan tetapi sudah semua negara bahkan individu memahami betapa pentingnya aspek HAM tersebut dalam kehidupan sejahtera.

Munculnya gejala individual dalam arti negatif, egoistik, materialistik dan eksklusif akan mempunyai dampak yang luas dan menjadi masalah sosial yang rawan serta dapat terjadi pelanggaran HAM dalam semua masyarakat. Bila gejala itu berkembang terus menjadi suatu pengelompokan kekuatan ekonomi yang tertutup, pada pihak lain pun akan terbentuk pula satu kelompok  arus bawah yang akan mengadakan kerja sama dengan keompok-kelompok, seperti penggangguran, masyarakat  miskin, golongan yang tidak beruntung. Dua kelompok ini mudah  bertabrakan kepentingan dalam berbagai periatiwa kecil sehingga akan membawa kepada bentuk-bentuk pelanggaran HAM..

Sebagai suatu hamatan penegakan HAK di Indonesia menurut Adnan Buyung Nasution bahwa di Indoensia tidak ada jaminan konstitusional HAM (Kasnya masa Orde Baru), tidak ada kriteria  objektif penyelenggaraan kekuasaan, sehingga penguasa dapat bertindak apa saja sesuai dengan kehendaknya . Dengan demikian usaha penegakan hak asasi manusia bukan sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum. Tingkah laku bermoral tidak saja berkaitan dengan kelakukan baik, tetapi tingkah laku yang mengandung makna dan isi adanya kepedulian sosial dalam bermasyarakat.

  1. Instrumen Hukum HAM

Landasan hukum tentang HAM tercantum dalam UUD 1945. Peraturan pelaksananya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara historis instrumen hukum tentang HAM dimulai dengan masa reformasi, yaitu:

  1. Keluarnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
  1. Dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia.
  2. Substansi HAM yang terdapat dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU NO. 39 tahun 1999 dituangkan kedalam  bab XA  perubahan Kedua UUD 1945.

Berdasarkan Ketetapan MPR dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM di atas, pemerintah membuat peraturan pelaksananya sebagai instrumen hukum. Berbagai peraturan tersebut adalah:

  1. UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia).
  1. UU NO 8 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum.

Dalam pasal 4, dinyatakan tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

  • Untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.
  • Perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
  • Mewujudkan iklim yang kondusif untuk partisipasi yang bertangggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
  1. Keputusan Presiden RI No. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pokok pikiran dari Keppres ini adalah Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita tahun 1979 (Convention on the Elimination of all froms of Discriminations Against Women) dan Konvensi tentang Menentang  Penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Conventions Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatmen of Punishment) dan Deklerasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan segala kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran atas ahak-hak asasi manusia.
  2. Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM (Komnas HAM).
  3. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

 

Dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi manusia dengan sistematikanya sebagai berikut:

  • Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.
  • Piagam Hak Asasi Manusia.

Dalam Ketetapan MPR tersebut telah dinyatakan usaha bangsa Indonesia merumuskan hak asasi manusia, khususnya setelah  kemerdekaan, yaitu sebagai berikut:

  1. Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. UUD 1945 memetapkan aturan yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.
  2. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indinesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitutisi itu mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
  3. Dengan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, maka pada Sidang MPR tahun 1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara. Rencana pada sidang MPR tahun 1968 akan dibahas, tetapi sidang MPR 1968 tidak jadi membahas karena masalah yang mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadinya gerakan  G30S/PKI.
  4. Berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat, sehingga mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.

 

Dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia 1998 telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Dekleration Universal Hak Asasi Manusia (Universal Decleration of Human Rights}” PBB tahun 1948, banhwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklerasi tersebut.

Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yaitu:

 

  • Hak untuk hidup (bab I)
  • Hak Berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Bab II)
  • Hak mengembangkan diri (Bab III)
  • Hak keadilan (babIV)
  • Hak kemerdekaan (Bab V)
  • Hak atas kebebasan (Bab VI)
  • Hak atas kebebasan informasi (Bab VI)
  • Hak keamanan (Bab VII)
  • Hak Kesejahteraan (Bab VIII)
  • Kewajiban (Bab IX)
  • Perlindungan dan kemajuan (Bab X)

 

 

 

Sidang MPR dalam menetapkan HAM (sumber: tempo.co)

 

Materi hak asasi manusia ditetapkan kembali dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dengan membuat suatu bab tersendiri, yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal. Di samping pasal tentang hak asasi tersebut, Perubahan Kedua UUD 1945 telah merubah pasal 30, yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Sedangkan ketentuan tentang Agama (pasal 29), Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 31), Perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial (pasal 33) telah mengalami pula sedikit perubahan dalam sidang tahun MPR 2002.

 

  1. Upaya Penegakan HAM dan Tantanganya

Usaha penegakan HAM tidak lepas dari proses pembangunan suatu bangsa. Oleh sebab itu pembangunan berwawasan hak asasi manusia harus mencakup reformasi politik sebagai berikut:

  • penetapan yang jelas tentang pengendalian politik dengan jaminan hak-hak berserikat, berkumpul serta kemerdekaan mengeluarka pendapat lissan atau tulisaan.
  • Menciptakan prakondisi bagi perluasan ruang komunikasi dan gerak politik masyarakat.
  • Peninjauan kembali pasal-pasal hukum pidana yang menjadi landasan hukum bagi pelanggran HAM oleh pemerintah.
  • Pengaturan hak-hak warga negara secara hukum dalam partisipasinya penegakan HAM.

Pengalaman bangsa Indonesia hidup 32 tahun di bawah otoritarianisme Orde Baru menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dibarengi oleh kontrol politik rakyat menghasilkan sistem ekonomi KKN (Korupsi, kolusi dan nepotisme) yang hanya  menguntungkan segelintir elite. Sistem ekonomi KKN  inilah yang nyaris membawa Indonesia bangkrut. Untuk membrantas sistem ekonomi dan politik KKN, diperlukan adanya kontrol politik rakyat yang efektif terhadap penyelenggara kekuasaan negera. Kontrol politik rakyat yang efektif hanya mungkin terwujud dengan adanya pengakuan, penghargaan, perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.

  1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran HAM, Komnas HAM melaksanakan fungsinya dalam pemantauan dan berwenang melakukan:

  1. pengamatan pelaksanaan HAM dan menysun laporan hasil pengamatan itu.
  2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat.
  3. Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban pelanggaran HAM.
  4. Pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangganya serta peninjauan di tempat kejadian. Dan pemanggilan pihak terkait untuk dimintai keterangannya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
  5. Pemeriksaan dan acara pemeriksaan dapat di bawa ke Pengadilan.
  6. Komnas HAM juga dapat menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
  7. Dalam kehidupan bernegara kita bahwa lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan atas terjadinya pelanggaran berat HAM adalah Komnas HAM. Melalui Kepres No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk Konmas HAM degan tujuannya adalah untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksaan HAM dengan Pancasila, Piagam PPB dan Deklarasi HAM,serta meningkatkan perlindungan HAM guna terwujudnya pembangunan nasional.

Dalam negara Indonesia pemberian perlindungan  terhadap HAM dapat dilakukan melalui  Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Undang-undang tentang Pengadilan HAM diharapkan dapat melindungi HAM, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat merupakan “extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupu internnasional. Terhadap pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan bersifat khusus. Mengenai pelanggaran HAM yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, yaitu “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

  1. Pengadilan HAM Nasional
Suasana Pengadilan HAM dalam menyidangkan perkara pelanggaran HAM

(Sumber: News.detik.com)

Penegakan HAM tidak lepas dari penegakan hukum yang melibatkan pengadilan, oleh sebab itu untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan  itu dibentuk dengan undang-undang paling lama empat tahun. Sebelum  terbentuk Pengadilan HAM, maka kasus-kasus pelanggaran HAM diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Pengadilan HAM  adalah pengadilan khusus terhadap pelanggran HAM yang berat, yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Pedoman acara penuntutan berlaku hukum Acara Pidana. Oleh sebab itu Jaksa Agung berwenang melakukan penangkapan, penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Setiap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat berhak perlidungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Setiap korban berhak mendapat kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Setiap orang yang melakukan pelanggran HAM dapat di pidana mati, atau pidana seumur hidup atau pidana perjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Untuk pertama kali Pengadilan HAM di bentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.

Tokoh dan Lembaga Penegak HAM

Di Indonesia terdapat beberapa pejuang HAM, berikut ini adalah beberapa orang yang terlibat dalam pejuang Hak Asasi Manusia ;

Pertama adalah Yap Thiam Hien, beliau lahir di Kota Radja, Aceh pada 25 Mei 1913 dan wafat pada 25 April 1989. Beliau adalah seorang pengacara yang memiliki keturunan Tionghoa. Beliau mengabdikan seluruh hidupnya demi

menegakkan keadilan dan HAM Namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar bagi

penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Kedua adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, beliau lahir di Pekalongan pada 12 Desember 1954.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini terpilih menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002-2007).

Berikutnya adalah Munir Said Thalib, beliau lahir di Malang pada 8 Desember 1965 dan meninggal pada 7 September 2004 saat ingin melanjutkan pendidikan masternya di bidang hokum. Ia dihormati oleh para aktivitis, LSM, hingga dunia internasional.

Tanggal 16 April 1996, Munir mendirikan Komosi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) serta menjadi Koordinator Badan Pekerja di LSM ini. Usai kepengurusan beliau di Kontras, ia mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial, di mana ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Ketiga tokoh di atas hanya merupakan beberapa contoh tokoh HAM di Indonesia, masih ada beberapa tokoh HAM lain yang ada pernah berjuang untuk Indonesia.

 

Ifdhal Kasim. Tokoh Pejuang Hak Asasi Manusia ini ,  Sebelum menjadi Ketua Komnas HAM tahun 2012, Ifdhal telah malang melintang di sejumlah LSM yang bergerak di bidang penegakan HAM. Bersama aktivis hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ifdhal ikut mendirikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Ifdhal juga pernah menduduki posisi Direktur Eksekutif Elsam. Tahun 2005, dia terpilih menjadi Direktur Reform Institute.

Pendalaman Materi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

  1. Apakah sikap PBB dalam pemajuan HAM?
  2. Apakah hambatan penegakan HAM, khususnya dalam masyarakat/Negara Indonesia?
  3. Sebutkanlah bebera instrument hokum dalam penegakan HAM?
  4. Sebutkanlah beberapa bidang HAM yang diatur dalam UUD No. 39 tahun 1999?
  5. Sebutkanlah beberapa kewenangan Komnas HAM?
  6. Apakah fungsi Peradilan HAM dalam upaya penegakan HAM?
  7. Sebutkan salah satu tokoh HAM dan perjuangannya?

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

PERUMUSAN PANCASILA

Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik), dalam bahasa Jepang disebut Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai. Badan Penyelidik ini kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengan Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, susunan anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua                       :  Dr. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

Ketua Muda             :  Ichibangase Yosio

Ketua Muda             :  R.P. Suroso

Anggota                   :  (berjumlah 66 orang)

 

 

 

Dengan adanya Badan Penyelidik ini bagi Bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

 

Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut.

 

  1. Mr. Muhammad  Yamin (29 Mei 1945)

Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama mengemukakan pidatonya di hadapan sodang lengkap Badan Penyelidik yang pertama. Pidatonya berisi lima dasar untuk negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut:

 

 

Mhd. Yamin (sumber: Nasional

Library of Indonesia 2005)

 

 

  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kemanusiaan
  • Peri Ketuhanan
  • Peri Kerakyatan
  • Kesejahteraan

 

Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis  mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum perumusan lima dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Kebangsaan persatuan Indonesia
  • Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Perlu dicatat bahwa usul lima asas dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin secara lissan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, hal itu sebagai bukti sejarah,

 

  1. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidatonya diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut:

 

 

Ir. Sukarno (Sumber: Blog.ub.ac.id)

 

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
  • Mufakat (Demokrasi)
  • Kesejahteraan sosial
  • Ketuhanan yang berkebudayaan

 

Untuk lima dasar negara itu beliau usulkan pula agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu : (1) Sosio Nasionalisme (Kebangsaan), (2) Sosio Demokrasi (Mufakat), dan (3) Ketuahan. Kemudian Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti gotong royong.

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilantokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah Piagam sebagai berikut.

  • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Persatuan Indonesia.
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Kesembilan tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim dan Mr. Muh. Yamin.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.

Setelah PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konsitusi negara, yang mana Pancasila terdapat di dalam alinia keempat Pembukaan UUD 1945

(lihatlah pembukaan UUD 1945, terdapat perubahan dalam sila pertama), yang berkedudukan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus berfungsi sebagai ideology negara,

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia, dimana budaya akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka Pancasila akan terbuka dalam menerima nilai-nilai baru yang lahir akibat perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu ideology Pancasila akan melekat dengan sifat keterbukaan.


 Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa

dan Negara RI

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja.  Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal akan tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa  nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimas moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya, yaitu:

       Sila Petama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan hubungan antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang mencipta.

        Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila pertama, Sila ini memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Manusia, mempunyai kedudukan yang khusus di antara ciptaan-ciptaan lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian manusia dengan akal dan budinya mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya menjadi person yang bernilai.

          Sila ketiga, Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya pada negara. Khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa..

         Sila keempat, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim “musyawarah dan mufakat”. Dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain dan juga sikap belajar serta saling menerima dan memberi. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sila  kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Setiap warga negara harus bias menikmati keadilan secara nyata, tetapi iklim keadilan yang merata hanya bisa dicapai apabila struktur sosial masyarakat sendiri adil. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur-struktur sosial, yaitu struktur ekonomi, politik, budaya dan ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pancasila dan Pembukaan UUD 1945  dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep, yaitu :

  • Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara (negara Indonesia republik dan berkedaulatan rakyat) dan asas kerohaniaan negara (Pancasila),
  • Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu “ … maka disusunlah kemerdekaan kebangaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..”. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.

Nilai dasar yang fundamental suatu negara daalam hokum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengan jalan hokum apapun tidak mungkin lagi untuk di  ubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat dirubah secara hukum. Apabila terjadi perubahan berarti pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan Negara Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejak dekade 1920-an pelbagai pergerakan untuk mewujudkan dasar negara dalam rangka mencapai kemerdekaan.

Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sidang pertama PPKI, yaitu pada 18 Agustus 1945, berhasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang disertai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum pengesahan, terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta atau Rancangan  Mukadimah Hukum Dasar (RMHD) dan Rancangan Hukum Dasar (RHD). Pengesahan dan penetapan setelah dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta tersebut tetap mencantumkan lima dasar yang diberi nama Pancasila. Atas prakarsa Moh, Hatta, sila ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’, dalam Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diubah menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Dengan demikian, Pancasila menurut Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Pendalaman Materi

  • Jelaskan proses sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara?
  • Apakah perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 45?
  • Apakah arti Pancasila sebagai nilai fundamental?
  • Berikanlah bukti bahwa pembukaan UUD 45 mengandung pokok-pokok kaidah negara fundamental?

 

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN PEMBUKAAN UUD 45

segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundangundangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu: 1) sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Hal ini disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun 1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

 

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, inti sari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila.

Proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian yang hirarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yaitu Pembukaan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang di dalamnya termuat materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai landasan hukum yang terpokok. Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif mempunyai sifat dapat dipaksakan.

Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah karena fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai Pokok Kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan yang ada, sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dan Mukadimah UUDS 1950. Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hokum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok Kaidah yang tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Baik pengalaman tentang penilaian hidup yang meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerohanian dan religius; lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial-kultural.

Pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat para penyelenggara negara. Sebaik apapun kandungan nilai-nilai Pancasila dan turunannya UUD 1945, hanyalah keluhuran di atas kertas, tanpa kesungguhan untuk mendagingkan nilai-nilai itu dalam penyelenggaraan negara.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apabila ada ketaatan dari warga negara. Ketaatan kenegaraan ini, menurut Notonagoro (1974), dapat diperinci sebagai berikut:
1.       Ketaatan hukum, yang terkandung dalam pasal 27 (1) UUD 1945, berdasarkan atas keadilan legal.
2.      Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
3.      Ketaatan keagamaan, berdasarkan atas:  sila pertama Pancasila; pasal 29 (1) UUD 1945; berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

  1. Ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat daripada organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat, lebih-lebih dalam bentuk negara, organisasi hidup kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengalaman daripada manusia.

Pendalam Materi:

  • Apakah fungsi pokok Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945?
  • Jelaskan maksud hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 bersifat material dan formal?
  • Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah karena fakta sejarah. Jelaskanlah maksudnya?

Bagaimana upaya nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana. Jelaskan

 

MAKNA PANCASILA

bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga, sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada dimukanya

Dalam susunan hirarkis dan piramidal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

Hubungan Sila-sila Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:

 

  1. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis piramidal tersebut, berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi.
  2. a) Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia;
  3. b) Sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia;
  4. c) Sila ketiga; persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  5. d) Sila keempat; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

  1. e) Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro,1975: 43-44).

Kelima Sila Pancasila Merupakan Satu Kesatuan

  1. Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal (merupakan satu kesatuan

yang bersifat organis), yaitu:

  • Terdiri dari bahagian-bahagian yang tidak terpisahkan.
  • Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri,
  • Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi,
  • Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan,
  • Keseluruhan membina bagian-bagian,
  • Tidak boleh satu silapun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.

 

  1. Bentuk susunannya adalah hirarkis piramidal (kesatuan bertingkat dimana tiap sila dimuka, sila lainnya merupakan basis)

Pancasila yang bentuk susunannya hirarkis – pyramidal adalah sebagai berikut:

Sila Pertama; meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima.

Sila Kedua :  diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila   keempat dan sila kelima.

Sila Ketiga  : diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, meliputi sila keempat dan  sila kelima.

Sila Keempat: diliputi dan dijiwai sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan meliputi  sila kelima.

Sila Kelima  :  diliputi dan dijiwai oleh seluruh sila-sila.

Konsep Negara Pancasila

Menurut Pembukaan UUD 1945 adalah “ Faham negara Persatuan” yang meliputi kehidupan masyarakat.

  1. Sifat Sosialistis – Religius
  2. Semangat Kekeluargaan dan Kebersamaan
  3. Semangat Persatuan
  4. Musyawarah
  5. Menghendaki Keadilan Sosial

Ide Pokok Bangsa dan Kebangsaan Indonesia dapat dilihat dari sifat keseimbangan Pancasila, yaitu :

  • Keseimbangan antara golongan agama (Islam) dan golongan Nasionalis (Negara Theis Demokrasi)
  • Keseimbangan antara sifat individu dan sifat social (aliran monodualisme).
  • Keseimbangan antara Ide – ide asli Indonesia (faham dialektis).

Faham Integralistik (Faham Negara Persatuan), terjermin dalam nilai-nilai dasar faham kekeluargaan, yaitu:

  • Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat.
  • Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu.
  • Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan.
  • Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran.
  • Kesetiakawanan sosial, non diskriminatif.
  • Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.
  • Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulanan dunia dan universal.
  • Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

 Makna Nilai-Nilai Setiap Pancasila

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya, karena  apabila dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain, namun makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat ditukar balikkan letak dan susunannya.  Namun demikian untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila-sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan Pencipta seluruh alam. Yang  Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu, dalam zat-nya, sifatnya dan perbuatannya. Zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifatnya adalah sempurna dan perbuatannya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akah pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah maka Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi kita dan di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti-keagamaan. Dengan perkataan lain, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada faham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), dan yang  seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sebagai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan:

  1. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”
  2. Pasal 29 UUD 1945.

 

  1. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi piker, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan  terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindaakan didasarkan pada sesuatu objektifitas, tidak pada subjektifitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya adab sinonim dengan sopan, berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur berkesopanan dan susila. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila ke II  itu telah disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradabsuatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia).

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap undang-undang Negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak  dasar manusia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan :

  1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “ Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”.
  2. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya secara pokok-pokok dalam Batang Tubuh UUD 1945

 

  1. Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila III ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, social budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan, melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bertujuan melindungi segenab bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

          Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu  faham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan:

  1. alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”.
  2. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam batang Tubuh UUD 1945.

 

  1. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan

      Dalam   Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekolompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh Indonesia itu tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah  rakyat yuang hidup dalam ikatan negara. Dengan sila ke IV berarti bahawa bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Denokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih Kepala Negara atau system referendum.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti bahwa” Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat”. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya Rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya  ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam:

  1. Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945; “ maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat..”
  2. Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD 1945.

 

  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Seluruh Rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri maupun Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakukan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan social dalam sila V bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tiada dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Tidak boleh terjadi praktek dalam masyarakat sosialistis/komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya serti yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya  dari pribadi/individu.

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. (keadilan material dan spritual). Hakekat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam :

  1. Alinea ke II Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “ Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia ….. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.
  2. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945.

 

Pendalaman Materi:

  • Pancasila tersusun secara hirarkis dan piramidal. Jelaskanlah maksudnya?
  • Apakah prinsip yang terkandung dari “Faham Nehara Kesatuan”?
  • Akapah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Jelaskan!

MAKNA PEMBUKAAN UUD 45

Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi pada hakekatnya adalah pencetusan dari segala perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafat hidup dan rahasia hidup kita sebagai bangsa. Apabila proklamasi itu merupakan suatu “proclamation of independence” , maka Pembukaan UUD 1945 merupakan “declaration of independence” dari Republik Indonesia.

 

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum, karena mengubah isi “Pembukaan” berarti pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, artinya dasar-dasar pokok yang menjadi landasan dan peraturan hukum yang tertinggi bagi hukum-hukum yang lainnya, termasuk hukum dasar yang tertulis serta hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

  • Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu:
    1. Tujuan Negara, yang menyatakan negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan, yaitu melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
    2. Asas politik negara, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa negara Indonesia yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
    3. Asas kerohanian negara, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, yang meliputi hidup kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia.
  • Ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara, dapat terlihat dalam kalimat “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia…”. Hal ini menunjukkan sebab keberadaan sumber hukum undang-undang dasar negara.

Kaidah negara yang fundamental (staats fundamental norm) suatu negara dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, dalam arti dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah negara yang fundamental, maka Pembukaan UUD 1945 itu tidak dapat  dirubah secara hukum, perubahan itu berarti pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

  1. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung pokok pikiran sebagai berikut:

Alinea Pertama

Alinia pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

  1. Adanya keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.
  2. Tekad bangsa Indonesia untuk tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.
  3. Pengungkapan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karenanya harus ditentang dan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasi.
  4. Pengungkapan suatu dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil ini meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung setiap kemerdekaan suatu bangsa.

 

Alinea kedua

Alinia kedua berbunyi: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kepada perjuangan bangsa Indonesia, adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dilepaskan dari keadaan masa lalu dan langkah yang akan ditempuh sekarang untuk menentukan keadaan yang akan datang.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

  1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan.
  2. Momentum yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan
  3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih diisi dengan usaha mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

 

Aliniea ketiga

Alinia ketiga yang berbunyi: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

  1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan Bangsa  kita berkat rahmat dari Tuhan.
  2. Keinginan yang didambakan oleh segenab bangsa Indonesia untuk hidup yang berkeseimbangan antara kehidupan material dengan spritual dan kehidupan dunia dengan akhirat.
  3. Pengukuhan melalui Proklamasi kemerdekaan sebagai suatu negara yang berwawasan kebangsaan.

Alinia keempat

Alinea keempat berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan  kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Makna yang terkandung dalam alinea ini adalah:

  1. Tujuan sekaligus fungsi negara Indonesia, ialah:
    1. melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
    2. memajukan kesejahteraan umum,
    3. mencerdaskan kehidupan bangsa,
    4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkedaulatan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
  3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

 

  • Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

 

Sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam pasal-pasalnya.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna yang sangat dalam, yaitu:

  1. Pokok pikiran pertama: “Negara-begitu bunyinya—“melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenab bangsa Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenab bangsa Indonesia seluruhnya. Ini suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan.

  1. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

  1. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah “Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  2. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaklah, bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, atau dasar negara Pancasila.

 

Pembadalam Materi:

  • Apakah hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945?
  • Sebutkan dasar-dasar pembentukan negara dalam pembukaan UUD 1945?
  • Apakah makna alinia pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945?
  • Apakah kaidah pokok dalam bernegara terdapat dalam alinia keempat pembukaan UUD 1945?
  • Apakah hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila?

RANGKUMAN

  1. Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Beberapa tokoh berbicara antaralain Mr. Mhd Yamin dan Ir. Sukarno.
  2. Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.
  3. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme, karenanya Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja.
  4. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena dalamnya terdapat dasar-dasar pembentukan negara, dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar.
  5. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.
  6. Hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hirarkis pyramidal.
  7. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, yang merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  8. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah Pancaran dari falsafah negara, atau dasar negara Pancasila

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

 

  1. Sebagai generasi muda penerus dalam mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan hendaknya kita ….
    1. masa bodoh dengan semuanya
    2. menghargai dan mewarisinya
    3. memperjuangkan dengan setengah saja
    4. memperjuangkan apabila diperlukan.

 

  1. Tujuan nasional bangsa Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ….
  1. alinia pertama c. alinia ketiga
  2. alinia kedua d. alinia keempat
  3. kelima b. keempat      c.  ketiga         d. kedua
  1. Usaha pembelaan negara menurut pasal 30 UUD 1945 merupakan ….
    1. hak dan kewajiban pemerintah       c. hak dan kewajiban TNI
    2. hak dan kewajiban warga negara    d. hak dan kewajiban negara
  2. Wujud rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan pelaksanaan Pancasila terutama sila ….
  1. Salah satu usaha yang mendesak dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui ….
    1. kebudayaan nasional          c. bahasa nasional
    2. pendidikan nasional           d. pembinaan ekonomi rakyat
  2. Agar hidup tenang dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan berlangsung terus, perlu dihindari  …
    1. ketertiban untuk membangun negara
    2. sikap menutup diri dan mebatasi pergaulan
    3. memcampuri urusan masyarakat
    4. adanya sikap terbuka
  3. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh sila persatuan Indonesia . Kecuali ….
    1. mengembangkan rasa kebangsaan
    2. rela berkorban untuk bangsa dan negara
    3. cinta tanah air dan bangsa
    4. mewujudkan perdamaian dunia yang abadi

 

  1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 didengungkan dalam situasi ….
    1. kekosongan kekuasaan
    2. kekosongan pemimpin penjajah
    3. penjajahan Jepang
    4. penjajahan Belanda
  2. Dengan Proklamasi kemerdekaan berarti berakhirlah masa penjajahan bgi bangsa Indonesia. Maka tugas kewajiban kita sekarang adalah …..
    1. bangga dengan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri
    2. menikmati kemerdekaan yang telah dicapai oleh para pendahulu
    3. mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai
    4. berjuang terus mencapai kemerdekaan.
  3. Pancasila sebagai dasar negara RI disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh suatu badan yang bernama ….
    1. Komite Nasional        c. BPUPKI
    2. KNIP                          d. PPKI
  1. Proses perumusan Pancasila sebagai ideologi dimulai dalam suatu lembaga, yaitu …
  2. Pemikiran Mr. Muhammad Yamin dengan Ir. Sukarno dalam perumusan Pancasila memiliki kesamaan dalam menempatkan sila pertama, yaitu ….
  1. BPUPKI
  2. PPKI
  3. KNIP
  4. Pemerintahan Jepang
  5. Pemerintahan Belanda
  1. Ketuhanan
  2. Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilanan
  6. Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ….
  7. persatuan Indonesia
  8. keadilan sosial
  9. kedaulatan rakyat
  10. Ketuhanan Yang Maha Esa
  11. Kemanusiaan yang beradab
  12. Keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara – cara bagimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat, pernyataan di atas merupakan pengertian dari …..
  13. Norma pertama
  14. Nilai fundamental
  15. Nilai praksis
  16. Konstitusi
  17. Undang-undang

 

  1. Pengingkaran kebhinnekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing, merupakan kenyataan yang tidak dipertimbangkan dalam politik Orde Baru, yaitu ….
  2. Penerapan asas tunggal Pancasila
  3. Pelaksanaan UUD 1945 secara murni
  4. Stabilitas nasional yang dinamis
  5. Hubungan politik dan ekonomi
  6. Pemerataan pembangunan

 

  1. Kedudukan Pancasila dari Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 menjadi tap. MPR No. III/MPR/2000 adalah dari sumber dari segala sumber hukum menjadi ….
    1. asas kehidupan bernegara
    2. identitas bangsa Indonesia
    3. pandangan hidup bangsa
    4. perjanjian luhur bangsa
    5. dasar hukum nasional

 

  1. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 adalah ….
    1. perkataan “Pancasila” ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945
    2. Pancasila dinyatakan sebagai pandangan hidup dalam Pembukaan UUD 1945
    3. Setiap sila Pancasila terdapat dalam setiap alinia Pembukaan UUD 1945
    4. Hakekat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila
    5. Kedua konsep tersebut dinyatakan oleh BPUPKI

 

  1. . Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengat tepat!

Jawablah pertanyaan berikut:

  1. Apakah artinya pokok-pokok kaidah negara fundamental?
  2. Apakah makna proklamasi kerdekaan sesuai dengan alinia ketiga Pembukaan UUD 1945?
  3. Apakah pkok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945?
  4. Sebutkanlah pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan pokok pikiran kedua Pembukaan UUD1945?
  5. Mengapa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir ?
  6. Bagaimana pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia?
  7. Sebutkan makna proklamasi secara garis besarnya!
  8. Sebutkan dua pokok pikiran Pembukaan UUD 1945?
  9. Sebutkan dua tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945?

  

 

 

 

BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Setiap negara yang berdaulat berusaha mempertahankan wilayah negaranya, pada hakekatnya alat pertahanan suatu negara  ditempatkan di wailayah-wilayah perbatasan karena di wilayah tersebutlan akan terjadi pelanggaran kedaulatan suatu negara, bahkan negara berusaha mengembangkan kekuatan bersenjata dengan tujuannya adalah menjaga kedaulatan. Lihatlah gambar diatas bagaimana negara , khusus nya negara Indonesia dengan Malaysia masing-masing dengan teliti dan cermat sekali menentukan

batas wilayahnya dan kedua negara masing-masing menggunankan penjagaan dengan teknologi canggih demi memjaga wilayahnya masing. Inilah konsekwensi hidup bernegara. Apakah itu negara berserta bentuk pemerintahannya akan kita bicarakan dalam bab ini.

Setelah anda membaca dan memahami bab ini diharapkan siswa mampu:

  • Memahami bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

BENTUK NEGARA DAN KENEGARAAN INDONESIA

 

  1. Pengertian Negara

Istilah negara terjemahan dari Staat (Belanda), state (Inggris). e’tat (Prancis) dan statum (Latin). Beberapa ahli ilmu negara mendefinisikan penegertian negara, seperti:

  1. J.Van Apeldorn, mengatakan bahwa negara mempnunyai arti sebagai berikut:
  • digunakan dalam arti penguasa untuk menyatakan yang berkuasa di suatu daerah.
  • Digunakan untuk persekutuan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup disuatu daerah.
  • Digunakan untuk arti wilayah tertentu yang menyatakan daerah tempat tinggal suatu bangsa.
  • Dpakai sebagai kas negara untuk menyimpan harta yang dipegang oleh penguasa.

 

  1. Aristoteles, mentakan bahwa negara (dalam arti polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
  2. Robert M. Mac Iver,, negara adalah asosiasi yang menyelenggaraan pemerintahan di dalam masyarakat dan dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hokum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara kekuasaan memaksa..
  3. Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi di mana golongan ekonomi yang kuat akan menindas golongan ekonomi yang lemah.
  4. Woodrow Wilson, mengatakan bahwa negara adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah tertentu.
  5. Sedangkan Horald J. Laski mengatakan Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan dan mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada induvidu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Negara terbentuk atas dasar perjanjian (kontrak sosial)  antar warganya guna membangun dan mengembangkan kerja sama  di antara sesama mereka sehingga tujuan bersama dapat terwujud.

 

Definisi yang telah disebutkan di atas menunjukkan tidak terdapat keseragaman para ahli memberikan pengertian negara. Hal ini disebabkan pengertian negara itu sangat luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia hingga para ahli memberikan suatu defisni sesuai dengan sisi kehidupn dan pengalamannya. Secara  umum negara itu meliputi berbagai segi pandangan, yaitu:

  1. negara sebagai organisasi kekuasaan,
  2. negara sebagai organisasi politik,
  3. negara ditinjau dari segi kesusilaan.
  4. Negara ditinjau dari segi integrasi antara pemerintah dengan rakyat.

 

Lebih lanjut kita dapat memahami bahwa dalam diri negara  terkandung sifat-sifatnya, yaitu:

  1. Memaksa dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itui, negara memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkannya. Dalam hal ini negara juga berwenang menghukum warganya yang melanggra hukum.
  2. Memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Yaitu kondisi kehidupan yang ingin diwujudkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya. Sedangkan cara untuk mewujudkankan keadaan yang diinginkan itu sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh warganya.
  3. Mencakup semua, yaitu sifat negara yang berdiri diatas berbagai golongan atau kelompok dan mengatasi segala perbedaan. Kebijakan yang diambil oleh negara harus berorientasi kepada kebaikan bersama seluruh rakyat. Diskriminasi akibat adanya berbgai perbedaan harus dihindarkan.

 

  1. Bentuk Negara

Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut di dunia adalah:

  • Negara kesatuan (unitaris)
  • Negara serikat (Federasi)

Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas satu negara saja, tidak terdapat negara di dalam negara. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mandiri terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepada negara, satu undang-undang dasar negara dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara.

Dalam pelaksanaannya negara kesatuan dapat dibedakan atas dua sistem, yaitu:

  1. Negara kesastuan dengan sistem sentralisasi

Negara kesatuan dengan istem sentralisasi adalah bentuk negara dengan segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah-daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terdapat pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah daerah, daerah tidak punya hak otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri, daerah-daerah melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintahan pusat.

Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi ialah Jerman pada masa Adolf Hitler  berkuasa.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi mempunyai keuntingan dan kelemahannya

Keuntungannya:

  • Di seluruh daerah terdapat peraturan yang sama.
  • Terdapat kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang berwenang membuatnya,
  • Penghasilan suatu daerah dapat digunakan ke seluruh negara.

Kelemahannya:

  • Banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pusat.
  • Sering terjadi ketyidak sesuaian peraturan di daerah-daerah.
  • Daerah-daerah lebih banyak bersifat pasif karena menunggu perintah dari pemerintah pusat.
  • Kurangnya tanggung jawab di daerah-daerah terhadap perkembangan daerahnya sendiri.
  • Melemahnya sendiri-sendi pemerintahan demokrasi karena kurangnya inisiatif dari rakyat.

Untuk menghindari kelemahan sistem sentralisasi di atas, maka negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, di samping mempertahankan keuntungan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, maka  asas desentarlisasi disertai dengan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan (madebewind).

Struktur Negara Kesatuan

 

  1. Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diadakan pembagian daerah yang setiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Pembagian daerah itu dalam bentuk daerah tingkat I (DT I) dan daerah tingkat II (DTII). Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan, wewenang tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kekuasaan dan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah adalah suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengurus rumah tangga sendiri menjadi hak otonom bagi daerah untuk membentuk sistem pemeriontahan sendiri.

Contoh : Negara Kesatuan  Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945.

 

Negara Serikat (Federal)

Negara serikat adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu negara serikat sehingga negara bagian melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat. Negara bagian masih mempunyai kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memiliki undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri dan mempunyai lembaga legislatif sendiri.

Struktur Negara Federal

Penggabungan diri dari beberapa negara serikat berarti penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-negara yang tadinya berdiri sendiri kepada negara serikat sehingga negara serikat memiliki kedaulatan. Kekuasaan yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan yang dapat diperinci sebagai berikut:

  1. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, seperti kewarganegaraan, imigrasi dan lainya.
  2. Masalah keselamatan negara, seperti pertahanan dan keamanan, perang dan damai.
  3. Hal yang berhubungan dengan pembiayaan pemerintah federal, seperti keuangan, mata uang, pajak dan pos.
  4. Prihal yang berhungan kepentingan bersama antara bagian dengan negara federal, seperti telekomunikasi, industri dan ilmu pengetahuan.

Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat, Malaysia dan Indonesia pada masa RIS.

Bentuk Kenegaraan

Disamping bentuk negara terdapat pula bentuk kenegaraan, yaitu suatu negara yang  tidak mempunyai alat perlengkapan negara yang lengkap serta tidak memiliki kedaulatan, baik kedalam maupun keluar, seperti:

  • Serikat Negara, yaitu dua negara berdaulat lebih mengikatkan diri dalam kerja sama untuk kepentingan tertentu, seperti hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan. Contohnya ASEAN.
  • Negara dominion, yaitu gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris yang diberi nama negara persemakmuran (The Britis Common Wealth of Nations)
  • Negara Protektorat, yaitu suatu negara yang belum merdeka dilindungi oleh negara lain, seperti Mesir protektorat Turki (1917).
  • Negara Uni, yaitu gabungan dua negara yang masing-masing punya alat perlengkapan negara sendiri., seperti Austria dan Hongaria (1918).
  • Negara Koloni, yaitu negara jajahan seperti Indonesia sebelum merdeka yang dijajah oleh Belanda.
  • Daerah Mandat, yaityu daerah dibawah pengawasan Lambaga Bangsa-Bangsa, seperti Kamerun mandan Perancis.
  • Daerah Perwalian, yaitu daerah yang belum merdeka setelah Perang Dunia II kemudian menjadi Pengawasan PBB.

 

  1. Bentuk Pemerintahan

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebuah negara berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan kualitas pemegang kekuasaan. Aristoteles adalah seorang filsuf yunani yang pemikirannya sangat berpengaruh. Sebelum menjadi salah satu filsuf terkenal, Aristoteles menimba ilmu kepada Plato. Gagasan-gagasan lain Aristoteles antara lain metafisika, Ilmu Kedokteran, Ilmu alan, karya seni. Aristoteles juga mengemukakan bentuk-bentuk pemerintahan,  Bentuk-bentuk pemerintahan menurut Aristoteles adalah:

1. Monarki – adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar.

  1. Tirani- Ini adalah bentuk pemerintahan oleh seorang raja yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Bis dikatakan tirani adalah bentuk kemerosotan dari pemerintahan monarki.
  2. Aristokrasi - Adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera..
  3. Oligarki - merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin beberapa orang namun mereka hanya memikirkan kepentingan golongan saja.
  4. Plutokrasi - inilah bentuk kemunduran dari aristokrasi. Plutokrasi(dipimpin oleh kelompok bengsawan) dan oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh golongan untuk kepentingan golongan tersebut saja.
  5. Polity - adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang banyak untuk kepentingan rakyat.
  6. Demokrasi - merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dipimpin oleh rakyat. Menurut Aristoteles ini adalah bentuk kemunduran Polity.

Bentuk Pemerintahan Klasik Plato

Ada lima jenis bentuk pemerintahan menurut Plato. Kelima bentuk pemerintahan ini adalah sesuai dengan sifat manusia. Plato memiliki pendapat berbeda dengan bentuk pemerintahan dari aristoteles.

Berikut adalah bentuk pemerintahan menurut Plato.

  1. Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan,
  2. Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan
  3. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan
  4. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata
  5. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan.

Bentuk Pemerintahan Modern

Bentuk Pemerintahan Modern diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan : Monarki, Republik, Emirat, Federal, dan negara Kota. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada abad kedua puluh dan duapuluh satu adalah Republik dan Monarkhi.

Bentuk Pemerintahan republik ada beberapa macam yaitu Republik Absolut,   Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Di dunia ini republik ada tiga macam yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasanmasing-masing:

 

 

Presiden dalam negara republik, seperti Indonesia dan Amerika Serikat  yang dipilih oleh rakyatnya dalam masa jabatan tertentu. (Sumber: Merdeka.com)

 

 

  1. Republik Absolut

Ciri republik absolut adalah pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

  1. Republik Konstitusional

Ciri republik konstitusional adalah presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional.

  1. Republik parlementer

Ciri Republik Parlementer adalah  presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

Begitu juga bentuk pemerintahan monarkhi mermiliki sifat seperti bentuk pemerintah Republik, yaitu monarkhi absulut, monarkhi konstitusional dan monarkhi parlementer.

Bentuk Pemerintahan Indonesia – Republik Konstitusional

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat(1)  UUD 1945 dijelaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku.

 

Kampanye pemilihan Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2005 sebagai konsekwensi dari bentuk negara republik sesuai dengan UUD 1945. (Sumber: politik.news.viva.co.id)

 

 

Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum(PEMILU). Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol.
Presiden dibatasi oleh UUD1945 sebagai konstitusi yang menjadi ladasan utama menjalankan pemerintahan. UUD adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara.

 

Pendalaman Materi

  1. Jelaskan apakah arti negara kesatuan dan berdanya dengan federal?
  2. Kenapa sistem sentralisasi dalam negara kesatuan kurang baik dalam pemerintahan ?
  3. Apakah beda antara negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan negara federal?
  4. Apakah beda antara bentuk negara dengan bentuk kenegaraan?
  5. Jelaskan dua contoh bentuk kenegaraan yang masih ada sampai saat ini?
  6. Jelaskanlah apakah bentuk negara dan sistemnya yang dianut UUD 1945?
  7. Buktikanlah bahwa Indonesia adalah negara republik?

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang berkaitan satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk  dari rangkaian selanjutnya. Begitu pula selanjutkan sampai kepada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai ke desa-desa atau lurah. Begitu juga hubungan antar lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang saling terkait satu sama lain.

Berbicara tentang sistem pemerintahan bahwa tidak ada satupun sistem pemerintahn suatu negara sama dengan sistem pemerintahan negara lainnya, hanya dapat kita golongankan secara umum untuk melihat perbedaan dan kesamaan dari berbagai sistem pemerintahan, dengan melihat tolak ukur pertanggungjawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang diurusnya.

Sistem Pemerintahan  di Berbagai Negara

Apabila kita membicarakan sistem pemerintahan maka kita akan membicarakan wewenang yang melekat dalam bidang eksekutif. Kekuasan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu:

Bidang Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti mengangkat dan menerima duta, serta mebuat perjanjian dengan negara lain.

Bidang Administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administarasi negara.

Bidang Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara.

Bidang Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesti, rehabilitasi dan sebagainya.

Bidang Legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Secara garis besarnya terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Sebagai model ideal, Inggris untuk sistem parlementer dan Amerika Serikat untuk sistem presidensial. Namun dalam penerapannya pada negara-negara lain di antara kedua bentuk tersebut terdapat bentuk lain sebagai variasi, biasanya disebut sebagai “quasi parlementer” dan “quasi presidensial”. Dalam bentuk quasi parlementer, namun di dalamnya juga melekat ciri-ciri presidensial. Demikian pula sebaliknya dalam bentuk quasi presidensial di dalamnya juga melekat ciri-ciri parlementer. Di samping itu juga terdapat sistem pemerintahan proletariat, yang tidak dapat digolongkan sepenuhnya kepada sistem di atas.

 

Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (Fusion of power). Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kabinet harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Mati hidupnya kabinet bergantung dari dukungan parlemen, untuk itu dicapai keseimbangan antara badan eksekutif dengan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah dicapai jika terdapat satu partai yang cukup mayoritas untuk membentuk kabinet dengan kekuatan sendiri, seperti di Inggris. Kalau tidak ada, maka diusahakan terbentuknya suatu kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama beberapa partai dalam parlemen, seperti Malaysia dengan koalisi Barisan Nasional terdiri dari 14 partai dengan partai utamanya UMNO.

Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Perlu ditegaskan, dalam sistem parlementer terdapat pemisahan tegas antara kepala negara (raja, ratu, presiden) dan kepala pemerintahan (perdana menteri). Karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara (The king can do no wrong).

Perdana Menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen. Segala keutusan pemerintah merupakan keputusan bersama (kolektif) antara Perdana Menteri dan kabinetnya. Pertanggung jawabanpun bersama. Perdana menteri bisa diganti di antara dua pemilu, caranya adalah melalui “mosi tidak percaya”, Jika itu terjadi, parlemen akan dibubarkan, lalu digelar pemilu baru. Perdana Menteri pun bisa dijatuhkan oleh partainya sendiri. Partainya minta dia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri atau dari jabatannya sebagai ketua partai. Kondisi ini tidak akan mengahruskan adanya pemilu baru, karena ketua partai yang baro otomatis akan menjadi Perdana Menteri baru. Kemungkinan jatuhnya pemerintah melalui mosi tidak percaya mengesankan seolah-olah kabinet berada di bawah kontrol parlemen.  Namun karena kabinet berasal dari parlemen dan dari sebuah partai mayoritas, maka yang terjadi adalah kabinet mendapat dukungan besar dan mendapat pembelaan di parlemen

Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen, bila tidak dapat diterima dan parlemen tidak mempercayai kabinet lagi, dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan. Dengan demikian, kabinet harus mengembalikan mandatnya kepada negara. Kemungkinan akan terjadi adalah pemilihan umum baru atau dibentuk kabinet Ekra-Parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk diluar kekuatan politik yang ada di parlemen. Dua macam kabinet ekstra parlementer, yaitu:

  • Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas.
  • Kabinet Nasional, yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya dari berbagai golongan masyarakat, biasanya dibentuk untuk menanggulangi keadaan krisis.

 

Sistem Parlementer Inggris


 

Istana Buckingham (Sumber: Keishatour.blogspot.com)

 

 

 

 

 

 

Inggris telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia, dalam pemerintahan adalah demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementaria. Dalam pertumbuhan sistem parlementer dalam kerajaan Inggris dimulai suatu adegium “The King can do no wrong”, artinya  adalah “raja tidak dapat berbuat salah”.

 

Pengertian penting dari adegium tersebut adalah bukanlah  Raja  tidak berbuat salah, lalu semua perbuatannya betul, tidaklah demikian yang dimaksud oleh adegium ini, melainkan adalah apabila ada perbuatan yang tidak betul itu bukanlah perbuatan Raja, melainkan jika kesalahan  dalam pemerintahan  terjadi, hal itu merupakan  tanggung jawab dari kabinet atau salah seorang menteri yang bersangkutan. Dalam pengertian lain secara historis tanggung jawab atau yang berhak menentukan kebijaksanaan pemerintahan itu bukan lagi Raja, tetapi para menterinya atau kabinet.

 

Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat Inggris kepada pemerintah, bukanlah yang tak terbatas. Sejak Magna Charta pada tahun 1215, orang Inggris mengharapkan agar raja membatasi bidang kekuasaanya. Tidak seperti negara-negara tetangganya di Eropa, bangsa Inggris belum pernah di bawah kekuasaan otoriter mutlak. Pengadilan tidak menentukan ruang lingkup wewenang kekuasaan pemerintah, sebab tidak ada undang-undang dasar tertulis yang menolak keabsahan (legalitas) undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum, tetapi oleh keyakinan masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya undang-undang formal tentang Hak asasi manusia yang menjamin kebebasan rakyat Inggris, maka setiap orang bergantung pada norma-norma kebudayaan untuk membatasi tindakan-tindakan pemerintah.

Badan Eksekutif terdiri dari raja, yang memiliki kekuasaan simbolik (sekarang Ratu Elizabeth II) dan Perdana Manteri yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya.  Masa hidup  kekuasaan kabinet dibawah pimpinan Perdana Manteri bergantung pada dukungan dalam badan legislatif (Parlemen). Perdana Manteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum baru sebelum masa jabatan parlemen  berakhir. Secara formal rajlah yang membubarkan parlemen atas saran Perdana Manteri.

Secara kenyataan Perdana Manteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, berdasarkan wewenangnya untuk:

  • Memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri.
  • Memimpin Majelis Rendah.
  • Menjadi penghubung dengan raja.
  • Memimpin partai mayoritas.

Kondisi politik Inggris mendukung sistem parlementer, karena  karena partai politik yang besar hanya dua, yaitu Partau Buruh dan Partai Konservatif, sehingga partai yang menang dalam pemilu dapat mengharapkan dukungan mayoritas di parlemen. Dengan demikian Perdana Menteri dapat menguasai parlemen melalui partai politik yang ia pimpin. Parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu Hause of Commons (diketuai oleh Perdana Manteri) dan House of Lord (warisan keluarga bangsawan). Saat ini dua partai besar di Inggris yang silih berganti memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu Partai Konsevatif dan Partai Buruh (beraliran sosialisme).

Peranan parlemen dalam sistem Inggris adalah:

  • Menilai secara kontinyu rekan-rekan separtai mereka yang menduduki jabatan-jabatan menteri.
  • Mengawasi pelaksanaan undang-undang, dimana seorang anggota parlemen boleh menanyakan secara langsung kepada seorang menteri suatu kebijaksanaan  departemen yang nampaknya tidak bijaksana dan bila tidak puas dapat diajukan pada rapat parlemen.
  • Memaparkan argumen-argumen politik kepada para pemilih.
  • Pemerintah menggunakan publisitas parlemen untuk mendapatkan persetujuan bagi kebijaksanaan yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Sistem parlementer Inggris merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraannya, Perkembangan itu akhirnya mencapai suatu titik puncak di mana terdapat suatu sistem parlementer. Sistem ini kemudian banyak ditiru oleh negara-negara lain, di Eropa dan belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia di tahun 1950an.  Tetapi negara-negara yang meniru sistem Inggris sebagai titik permulaan sejarah perkembangan sistem ketatanegaraannya, yaitu dengan menentukan peraturannya (konstitusi) dan kemudian pelaksanaannya. Sehingga  boleh jadi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakatnya, seperti di Indonesia (1950an) sistem parlementer mengalami kegagalan karena belum siap untuk dilaksanakan pada masa itu.

 

Sistem Presidensial

            Dalam sistem presidensial kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang langsung oleh presiden. Dalam sistem ini kedudukan eksekutif tidaktergantung kepada parlemen, karena dasar hukum dari kekuasaan eksekutif berada pada rakyat pemilih. Sebagai kepala eksekutif presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet tidak tergantung dan tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari parlemen, maka para menteri tidak bisa dihentikan oleh parlemen.

 

Sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat sebenarnya menganut ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Kekuasaan membuat undang-undang berada pada kongres (parlemen), sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang dibuat. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden dan memimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepada eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.

 

Gedung Putih Istana Presiden AS (sumber.ciso.co.id)

odel-model sistem pemerintahan yang umum dianut oleh negara-negara demokrasi modern berkaitan dengan hubungan kekuasaan lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Kekuasaan lembaga eksekutif adalah kekuasaan sentral dalam penelenggaraan pemerintahan.

 

Ia merupakan perancang dan pelaksana utama dari kebi9jakan-kebijakan negara, sedangkan lembaga legislatif  sebagai kerangka pemikiran untuk menyeimbang kekuasaan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara, yang secara demokrasi lembaga yang mewakili kehendak dan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern, terdapat dua model utama sistem pemerintahan dengan berbagai variasinya. Sistem tersebut adalah sistem presidensial dan sistem parlementer. Perbedaan utama diantara keduanya adalah:

  1. Dalam pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan, yang bisa dijabat oleh perdana menteri, presiden atau lainnya, bergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan dapat turun dari jabatan melalui mosi tidak percaya dari legislatif. Dalam pemerintahan prasidensial, kepala pemerintahan hampir selalu disebut presiden dan dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan oleh Undang_undang Dasar. Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem prasidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dalam proses pendakwaan luar biasa)
  2. Kepala pemerintahan presidensial dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, sedangkan perdana menteri dipilih oleh badan legislatif.
  3. Sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial, sedangkan sistem presidensial memiliki eksekutif satu orang (non-kolegial). Posisi perdana menteri dalam kabinet bisa berubah-rubah, yaitu lebih tinggi hingga sama / sederajat dengan menteri-menteri lain, tetapi selalu ada tingkat kolegialitas yang relatif tinggi dalam pembuatan keputusan. Sebaliknya, para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasehat dan bawahan presiden.
  4. Dalam sistem sistem presidensial, presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, ia juga tidak dapat sekaligus menjadi anggota badan legislatif (DPR). Sementara dalam sistem parlemeter perdana menteri hanya merupakan kepela pemerintahan saja dan biasanya ia dan anggota-anggota kebinetnya merupakan anggota legislatif.

 

Perbedaan-perbedaan diatas tidak merupakan kriteria yang pasti karena negara-negara modern dalam pelaksanaaannya mempertimbangkan sistem politik, sistem ekonomi dan sosial budaya masing-masing negara. Kedua sistem pemerintahan itu memiliki kelebihan dan kekurangan utama. Sistem presidensial memiliki kelebihan dalam stabilitas eksekutif (pemerintah),  demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas, sedangkan kekurangannya adalah dalam kemandekan (dead-lock) antara eksekutif-legislatif, kekakuan temporal dan pemerintahan yang kurang inkulusif (terbuka). Sistem parlementer memiliki konsekuensi sebaliknya, kelebihan presidensial adalah kekurangan parlementer dan kekurangan presidensial adalah kelebihan parlementer.

  1. Sistem pemerintahan Semi Presidensial (quasi presidensial)

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berada di antara sistem presidensial dan sistem parlementer disebut oleh Maurice Duverger dengan sistem “Semi-presidensial”, sedangkan Jean Blondel menggolongkan sistem ini ke dalam sistem pemerintahan yang disebut “Kepemimpinan rangkap”. Selain Perancis, negara-negara yang digolongkan dalam sistem ini adalah Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia, Portugal melalui UUD 1975, Sri Langka melalui UUD 1978, dan sistem yang berlaku di Jerman dari tahun 1919 hingga 1933 di bawah Republik Weimar. Sistem ini oleh para pendukungnya dinyatakan sebagai sistem yang  menyatukan keuntungan-keuntungan dari sistem presidensial dan parlementer murni. Sistem ini diduga oleh Lijphart memiliki daya tarik yang besar khususnya di dalam pemerintahan presidensial di mana ketidakpuasan terhadap presidensialisme terus tumbuh.

Konsep-konsep dan karakteristik sistem semi-presidensial hanya dapat didefinisikan dalam isi UUD yang menganutnya. Sebuah rejim politik oleh Duverger dianggap sebagai semi-presidensial jika UUD yang menetapkannya menyatukan tiga unsur, yaitu:

  • Presiden republik dipilih melalui hak pilih universal/umum.
  • Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar
  • Presiden memiliki lawan politik.

 

Perancis di kenal Republik pertama dan seterusnya dengan sistem pemerintahannya sendiri secara khusus, yaitu:

  • Republik Keempat, masa banyak partai dengan melewati 28 kabinet.
  • Sejak tahun 1958 ditandai dengan kemunculan Jenderal Charles de Gaulle.

 

 

  • Republik Pertama, Mulai dari tahap-tahap Dewan Konstitusional, Dewan Legislatif, Konvensi Nasional dan masa direktorat sampai dengan munculnya Napoleon.
  • Republik Kedua, Munculnya keturunan Napoleon membentuk dinasty.
  • Republik Ketiga, Melewati masa 99 Kabinet yang kemudian masuk rejim Vichy, Marsekal Petain sebagai presiden.

 

 

 

 

Istana Elysee, kediaman resmi presiden Perancis (Sumber: Voaindonesia.com)

 

 

Sistem Pemerintahan Presidensial RI

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian.
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat difahami bahwa dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah amandemen UUD 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain, adanya pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Secara umum dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi, telah banyak membawa perubahan yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga negara), sistem politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan keamanan dan sebagainya. Berikut ini dapat dilihat perbandingan model sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum dan setelah dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 :

 

 

(Sumber: advetiha.blogdetik.com)

 

Presiden bersama pembatunya yaitu para menteri yang bertanggung kepada Presiden.

 

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan  sebanyak empat kali, pelaksanaan demokrasi berlandasan kepada pokok-pokok pemerintahan negara akan tergambar sistem pemerintalan Presidensial sebagai berikut:

  • Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)
  • Kedaulatan ditangan rakyat dan dilasanakan menurut undang-undang dasar (pasal 1 ayat 2)
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota DPR dan DPD mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik dan memperhentikan Presiden menurut undang-undang dasar. (pasal 3)
  • Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan memegang jabatan selama  5 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi (lihat pasal 4 –7).
  • Presiden dapat diberhentikan MPR setelah diputuskan bersalah melanggar undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak dapat membekukan DPR (pasal 7B dan C).
  • Presiden memegang kekuasaan sebagai kepada negara, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat para menteri, membentuk dan membubarkan kementerian menurut undang-undang (lihat pasal 10-17).
  • Pemerintah Daerah bersifat otonom yang diatur dengan undang-undang (lihat pasal 18 dan 18A dan B).
  • DPR memegang kuasa membuat undang-undang, memiliki fungsi legislasi, anggran dan pengawasan (pasal 20 dan 20A).
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kekuasan membuat undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D).
  • Pemilihan Umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL), yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri. (pasal 22E).
  • Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bebas dan mandiri yang anggotanya dipilih oleh DPR dan dilantik oleh Presiden, serta mempunyai wakil di daerah-daerah.
  • Kekuasaan Kehakiman bersifat merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

 

KEDAULATAN NEGARA

 

Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan bentuk kebijaksanaan negara tanpa campur tangan negara lain.

 

Di Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) amandemen kedua UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Kedaulatan dalam beberapa bahasa asing: sovereignity (inggris), souvereinieit (Belanda), dan souvereinete (Prancis). Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori kedaulatan adalah Aristoteles dan Jean Bodin. Makna kedaulatan itu sendiri bergantung sesuai dengan penggunaannya.

 

Karena usahanya mengembangkan teori kedaulatan, maka Jean Bodin, dianggap sebagai bapak kedaulatan.

 

Sidang MPR sebagai simbol kedaulatan rakyat dan hukum (Sumber: luke-news4u.blogspot.com)

 

 

 

 

Kedaulatan meliputi dua hal, yaitu:

  1. Kedaulatan ke dalam, yaitu suatu pemerintahan negara yang berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan dari negara lain.
  2. Kedaulatan ke luar, yaitu suatu pemerintahan negara yang mempunyai hak kekuasaan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain yang saling menguntungkan demi kepentingan bangsa dan negara.

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  1. Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
  2. Adanya pemilu yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan.
  3. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga majelis yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.
  4. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam undang-undang yang sah.

 

Kedaulatan  mempunyai empat sifat, yaitu:

  • Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama suatu negara tetap berdiri.
  • Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  • Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi karena kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara.
  • Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan itu terbatas, tentu saja kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

 

 

 

Sumber: luke-news4u.blogspot.com

 

 

 

TNI adalah simbol penjaga kedauatan negara.

 

 

Menurut ilmu tata negara, para ahli kenegaraan membagi jenis-jenis teori kedaulatan berdasarkan sejarah asal mula teori kedaulatan itu diterapkan dalam suatu negara sesuai dengan masanya. Pembagian para ahli kenegaraan tentang teori kedaulatan sebagai berikut:

  1. Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan Tuhan yaitu kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Artinya Pemerintah suatu negara diberi amanat dan kekuasaan oleh Tuhan, oleh karena itu pemerintah wajib meneruskan kekuasaan itu kepada rakyat sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam negara kerajaan, semua titah raja merupakan titah Tuhan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat dalam kerajaan tersebut. Menolak titah raja berarti melanggar titah Tuhan. Dalam catatan sejarah banyak rakyat yang sengsara dalam pemerintahan yang menganut kedaulatan Tuhan, karena raja memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya dengan alasan titah Tuhan. Kekuasaan Raja menjadi absolut, tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat tidak bisa menolak. Contohnya Negara Mesir Kuno, Jepang sebelum abad ke-16. Pendapat ini mulai tidak dipakai manusia zaman sekarang, karena biasanya disalahgunakan oleh penguasa yang ingin berkuasa secara terus-menerus dan bertindak tidak adil kepada rakyat.

  1. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara yaitu kedaulatan yang asalnya dari negara itu sendiri yakni dalam wilayah suatu negara hanya negara itu yang berdaulat penuh. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan Negara. Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara. Sehingga kekuasaan negara tidak ada yang membatasinya.
Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum, karena hukum merupakan buatan negara. Penerapan kedaulatan ini dilakukan oleh para pejabat Negara, yang menjadi simbol kekuasaan negara. Contoh pelaksanaan kedaulatan negara adalah Rusia di bawah Stalin.

  1. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

Kedaulatan rakyat artinya kekusaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat.

Dewasa ini praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern. Termasuk Negara Republik Indonesia.

  1. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan hukum merupakan sumber kedaulatan.
Negara harus mematuhi tertib hukum, karena hukum terletak di atas negara. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum.

Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Barang siapa yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, tanpa kecuali.

 

Kedaulatan Negara Indonesia

Pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.”

 

 

 

Memang kedaulatan negara ini mengandung arti bahwa negara haruslah mempunyai sebuah kedaulatan penuh dalam semua aspek kehidupannya. Setiap negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan akan dapat memiliki kemandirian dalam semua aspk kehidupan terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

 

 

Kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD45, yaitu :kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan sepnuhnya menurut undang-undang  dasar. kedaulatan Hukum pasal 1 ayat 3 UUD45.yaitu : Negara Indonesia berdasarkan kepada Hukum.

Kedaulatan negara juga tercermin dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945:

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Kedaulatan negara juga tercermin dalam bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan UUD 1945, yaitu Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)] , Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] .

 

Pendalaman Materi

  1. Jelaskan pengertian dari kedaulatan?
  2. Jelaskanlah macam-macam kedaulatan?
  3. Apakah kedaulatan yang digunakan Indonesia menurut UUD 1945?
  4. Apakah ciri-ciri kedaulatan tersebut?
  5. Tunjukkanlah ciriciri kedaulatan itu ada di negara Indonesia?

 

RANGKUMAN

 

  1. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas satu negara saja, tidak terdapat negara di dalam negara. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mandiri terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepada negara, satu undang-undang dasar negara dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah Negara.
  2. Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diadakan pembagian daerah yang setiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri.
  3. Negara serikat adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu negara serikat sehingga negara bagian melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat..
  4. bentuk kenegaraan, yaitu suatu negara yang tidak mempunyai alat perlengkapan negara yang lengkap serta tidak memiliki kedaulatan.
  5. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada abad kedua puluh dan duapuluh satu adalah Republik dan Monarkhi.
  6. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.
  7. Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (Fusion of power). Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen.
  8. Sistem Presidentil Indonesia pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
  9. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan bentuk kebijaksanaan negara tanpa campur tangan negara lain.
  10. Kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD45, yaitu :kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan sepnuhnya menurut undang-undang kedaulatan Hukum pasal 1 ayat 3 UUD45.yaitu : Negara Indonesia berdasarkan kepada Hukum.
 

TUGAS JAWAB SOAL:

  1. Pilihlah pertanyaan berikut:
  2. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas..
    1. Satu negara saja
    2. Satu negara yang dominan
    3. Kesatuan dari beberapa negara
    4. Persatuan dari wilayah negara
    5. Wilayah negara satu kesatuan
  3. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah….
    1. segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur oleh pemerintahan pusat
    2. negara yang diatur dengan penuh kekuasaan otoriter
    3. segala perintah bersumber dari penguasa yang diktator
    4. semua kekuasaan dipegang oleh presiden yang diktator
    5. Presiden dalam negar tersebut tidak dapat diganggu gugat

 

  1. Banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pusat, adalah salah satu bentuk kelemahan dari ….
    1. Negara kesatuan dengan sistem otonomi
    2. Negara klesatuan dengan sistem desentralisasi
    3. Negara kesatuan dengan sistem dekonsentralisasi
    4. Negara kesatuan dengan made bewind
    5. Negara federal kuat dan otoriter
  2. Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945, menggunakan sistem …
    1. Sentralisasi
    2. Desentralisasi
    3. Terpusat
    4. Komando
    5. konsentralisasi
  3. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, seperti kewarganegaraan, imigrasi dan lainya dalam negara kesatuan desentralisasi adalah
    1. Kekuasaan pemerintahan pusat
    2. Kekuasaan provinsi
    3. Kekuasaan dari daerah perbatasan
    4. Kekuasan kabupaten/kota
    5. Kekuasaan kerja sama atar daerah
  4. Di seluruh daerah terdapat peraturan yang sama, merupakan keuntungan dari negara kesatuan….
    1. Sistem sentralisasi
    2. Sistem konsentralisasi
    3. Sistem komando
    4. Sistem militerisme
    5. Sistem birokratisasi
  5. Negara masih mempunyai kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memiliki undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri dan mempunyai lembaga legislatif sendiri. Bentuk negara tersebut adalah…
    1. Kesatuan
    2. Sentralisasi
    3. Federal
    4. Konfederasi
    5. Serikat negara
  6. suatu negara yang belum merdeka dilindungi oleh negara lain, seperti Mesir protektorat Turki (1917).
    1. Kenegaraan protektorat
    2. Kenegaraan koloni
    3. Kenegaraan dominion
    4. Kenegaraan uni
    5. Kenegaraan mandat
  7. Kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pemerintah di dalam bidang administrasi adalah …..
    1. Menyelenggarakan hubungan luar negeri
    2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
    3. Mengatur angkatan bersenjata
    4. Memberi grasi, amnesti dan rehabilitasi
    5. Meerencanakan rancangan undang-undang

 

  1. Sistem pemerintahan yang tidak termasuk kepada kecenderungan model Amerika Serikat dan Inggris adalah …..
    1. Parlementer
    2. Quasi parlementer
    3. Presidensial
    4. Quasi presidensial
    5. Proletariat

 

  1. Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer disebut …
    1. Raja presiden                               e. kaisar
    2. Ratu   perdana menteri

 

  1. Penyebab pembentukan kabinet ekstra parlementer adalah ……
    1. Kegiatan politik negara sedang menghadapi pemilu
    2. Berakhirnya masa jabatan seseorang perdana menteri
    3. Pertanggung jawaban kabinet tak diterima parlemen
    4. Kontrol dari pihak oposisi semakin meningkat
    5. Apabila perdana menteri meninggal dunia

 

  1. Adegium “ the King can do no wrong” berlaku dalam sistem pemerintahan …..
    1. Parlementer
    2. Presidensial
    3. Quasi presidensial
    4. Proletariat
    5. Sosialis

 

  1. Berikut ini bukan kekuasaan perdana menteri menurut sistem pemerintahan Inggris, …
    1. Memimpin kabinet
    2. Memimpin majelis rendah
    3. Penghubung dengan raja
    4. Memimpin partai mayoritas
    5. Mengatur partai oposisi

 

  1. Memaparkan argumen-argumen politik kepada para pemilih adalah peranan dari ….
    1. Birokrasi pemerintahan
    2. Parlemen Inggris
    3. Perdana menteri Inggris
    4. Menteri-menteri Inggris
    5. Partai oposisi

 

  1. Kedudukan eksekutif sangat tergantung kepada legislatif. Pernyataan ini berlaku pada sistem pemerintahan ….
    1. Presidensial
    2. Quasi presidensial
    3. Proletariat
    4. Parlementer
    5. Otoriter

 

  1. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung, sedangkan dalam sistem parlementer kepala pemerintahan dipilih oleh ….
    1. Rakyat melalui badan pemilihan
    2. Partai-partai politik yang ada
    3. Raja / ratu sebagai kepala negara
    4. Lembaga legislatif hasil pemilu
    5. Tokoh politik secara nasional

 

  1. Suatu lembaga negara berfungsi sebagai ….
  • Kepala negara 4). Pemerintah kolegial
  • kepala pemerintahan 5) pemerintah non-kolegial
  • anggota legislatif

Ciri-ciri yang melekat pada perdana menteri adalah nomor ….

  1. 1, 2 dan 3                 1, 3 dan 4                e. 3, 4 dan 5
  2. 1, 2 dan 4 2, 3 dan 4

 

  1. Negara yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial adalah ….
    1. India Jepang
    2. Perancis Belanda
    3. Malaysia

 

  1. Perbedaan sistem presidensial dengan semi presidensial dapat ditunjukan dengan adanya peranan lembaga ….
    1. Presiden yang sangat kuat
    2. Parlemen yang sangat kuat
    3. Kekuasaan perdana menteri
    4. Pertanggungjawaban menteri
    5. Mosi tidak percaya parlemen

 

  1. Kerpala negara adalah Iman yang diukur dari pemampuannya menguasai Al-Qur’an, Kepala pemerintahan di pegang presiden yang dipilih orang rakyat dan diangkat oleh Imam. Ciri sistem pemerintahan ini berlaku dalam negara …..
    1. Arab saudi     Libanon
    2. Iran   Suriah
    3. Irak

 

  1. Salah satu contoh negara yang menganut sistem semi presidensial, namun kekuasaan presiden bersifat simbolik adalah …..
    1. Austria   Jerman
    2. Finlandia                Perancis
    3. Portugal

 

  1. Sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku tahun 1950an menyamai sistem pemerintahan Inggris, perbedaannya terletak pada ……
    1. Jabatan kepala negara kontrol parlemen
    2. Kedudukan para menteri                        sistem pemilihan umum
    3. Pertanggungjawaban menteri
  2. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 memiliki sistem pemerintahan yang sama, yaitu …..
    1. Presidensial ektra parlementer
    2. Semi presidensial   quasi parlementer
    3. Parlementer

 

  1. Kekuasaan Presiden yang melebihi sistem pemerintahan presidensial di masa Orde lama adalah ….
    1. Pembentukan kabinet orang presiden
    2. Pemberhentian menteri oleh presiden
    3. Presiden membuabarkan DPR
    4. Presiden mengesahkan undang-undang
    5. Presiden mengajukan rencana anggaran

 

  1. Sistem pemerintahan Orde Baru yang tidak sesuai dengan sistem “trias politika” adalah …..
    1. Jabatan presiden / wakil dibatasi selama beberapa periode
    2. Pertanggungjawban menteri kepada presiden
    3. Presiden mengangkat dan menerima duta negara lain
    4. Presiden dengan DPR bersama-sama membuat undang-undang
    5. Presiden dapat digantikan wakilnya bila berhalangan

 

  1. Salah bentuk kelemahan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum di amandemen adalah ……
    1. Menumbuhkan figur presiden yang diktator
    2. Kuatnya kekuasaan rakyat sehingga menimbulkan kedidakstabilan
    3. Mahkamah Agung dibekali dengan hak menguji material
    4. Presiden mendapat kontrol yang kuat dari DPR
    5. Presiden dapat dijatuhkan sebelum habis masa jabatanya

 

  1. Setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia mempunyai kesamaan dengan sistem pemerintahan dari …….
    1. Negara Inggris Negara Thailan                e. Negara Pilipina
    2. Negara Perancis negara Amerika Serikat

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan ringkas!

  1. Negara negara Indonesia menganut Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi?
  2. Apakah dasarnya dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah pemerintah republik?
  3. Apakah perbedaan antara sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem pemerintahan Parlementer?
  4. Jelaskanlah bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial?
  5. Tunjukkan dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan negara yang dianut dalam UUD45 tersebut?

 

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Alam yang kaya merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, Nusantara tanahnya yang subur, punya kekayaan di laut dengan berbagai ragamnya menunggu rakyat untuk mengolah. Semua kebutuh manusia tersedia pada alam, namun demikian apabila tidak bisa mengatur dan mengolahnya kekayaan tersebut belum tentu sampai dinikmati sacara merata bagi penduduknya. Pengelolaan, pengaturan dan pendistribusiannya itulah yang menjadi tugas penduduk  yang menghuni nusantara ini. Konsep negara kesatuan dan otonomi yang diberikan kepada daerah sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kerja sama untuk mengolah alam sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Pertanyaan adalah bagaimanakah hubungan kerja sama tersebut sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

HUBUNGAN STRUKTURAL

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah berbentuk kesatuan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhin­neka Tunggal Ika. Pemerintah Daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.  Semua  ketentuan itu  dirumuskan  tetap, dalam kerangka  menjamin dan  memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang pemerintah pusat dan pe­me­rin­tahan daerah dalam satu pasal, yaitu Pa­sal 18A ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan peme­rintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan kera­gam­an daerah.

Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berlandaskan atau mengacu pada bahwa:

(1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

(2)    Hubungan keuangan, pelayanan umum, peman­faatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara peme­rintah pusat dan peme­rin­tahan daerah diatur dan dilak­sanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Ketentuan hubungan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan. Sementara itu,  hal-hal yang menyangkut keuangan, termasuk yang menyangkut hak-hak daerah. Demikian pula halnya dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga ditata agar daerah mendapatkan bagian secara proporsional. Seiring dengan itu, juga menjamin sejumlah kewajiban untuk memperhatikan daerah lain bagi yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berbeda atau daerah lain yang tidak memilikinya.

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (Pusat) karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya Daerah berwenang membuat kebijakan Daerah. Kebijakan yang diambil Daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu norma, standard dan prosedur yang ditentukan Pusat.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:

  1. Hubungan wewenang
  2. Keuangan
  3. Pelayanan umum
  4. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah tingkat pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau lembaga pada tingkat daerah yang selanjutkan pemerintah pada tingkat daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi secara struktural tugas dan kewenangannya ada didaerah antara lain seperti :

  1. Politik luar negeri; mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya
  2. Pengadilan/yustisi; kekuasaan kehakiman berada pada lembaga negara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga kehakiman tersebut ada pada tingkat daerah, khususnya yang bertanggung jawab secara strukturan kepada Mahkamah Agung yaitu Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga dll) semua berada pada tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding berada pada tingkat propinsi.
  3. Moneter dan keuangan ; bank sen­tral sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melak­sa­nakan fungsi kebijakan moneter. Untuk melaksanakan tugasnya Bank Sentral memiliki kantor di Propinsi. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa anggaran pendapat belanja Negara dan APBD maka kedudukannya di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  4. Pertahanan , Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.Untuk melaksanakan tugasnya TNI memiliki hubungan structural di daerah, seperti Komando Daerah Militer (Kodam) pada tingkat daerah propinsi dan Komando Distrik Militer(Kodim) pada tingkat kabupaten/kota.
  5. Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.Untuk melaksanakan tugasnya kepolisian memilik hubungan structural pada tingkat daerah baik propinsi atau kapubaten, yaitu Kepolisian Daerah Polda (Polda) di setiap Propinsi, Kepolisian Resimen (Polres)disetiap kabupaten/kota dan pada tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor (Polsek)
  6. Agama, Urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun semua urusannya dilakasnakan pada tingkat propinsi disebut Kanwil Kementerian Agama, pada tingkat kabupaten/kota Kandepag.

Kewenangan tersebut diatas merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawan pemerintah pusat, tetapi secara struktural dilaksanakan pada tingkat daerah. Namun juga kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam suatu urusan dibagi menurut asas desentralisasi dan sebagian lagi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, contohnya dalam urusan pendidikan, pemerintah pusat berwenang menetapkan kurikulum (seperti kurikulum 2013) bagaimana melaksanakan kurikulum tersebut diperlukan pra sarana dan sarana, maka pemerintah daerah melaksanakan persiapan sarananya, seperti gedung sekolah, guru-guru, media belajarnya. Disini akan terlihat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat terkait, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh bagaimana kurikulum dan standar mutu juga ditentukan bagaimana pemerintahan menyediakan pelayanan dalam bidang sarana dan pra sarana.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah akan terlihat lebih jelas dengan peranan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dalam UUD 1945 perubahan dapat dilihat kedudukan dan fungsi DPD, yaitu:

 (1)     Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2)      Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)      Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

 (4)     Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(5)      Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran penda­patan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3)      Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekar­an dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendi­dikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawas­annya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mela­hirkan sebuah lembaga baru dalam struk­tur ketata­negaraan Indonesia, yakni Dewan Perwa­kilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR me­ru­­pakan lem­baga per­wa­kilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rak­yat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lem­baga perwakilan penyalur keanekaragaman aspi­rasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah.

Sistem perwakilan yang dianut Indo­nesia meru­pa­kan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk se­bagai per­wujudan kebutuhan, kepen­ting­an, serta tan­tangan bangsa dan negara Indo­nesia.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kebera­daan DPD dalam struktur ketatane­garaan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk

  1. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mem­per­teguh persatuan kebang­saan seluruh daerah;
  2. me­ning­katkan agregasi dan akomo­dasi aspirasi dan kepen­tingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan deng­an negara dan daerah;
  3. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Dengan demikian, keberadaan daerah berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara.

DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legis­lasi, anggaran, peng­awasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu

(1)    dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

(2)   ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta mem­berikan pertimbangan kepada Dewan Per­wa­kilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran penda­patan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

(3)    dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekar­an dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendi­dikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawas­annya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

 

Pemantauan pelaksanaan otonomi bagi daerah otonomi dibentuklah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (ketuanya Menteri Dalam Negeri) dengan tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai:

  1. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah.
  2. Perimbangan keuangan pusat dan daerah,
  3. Kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu.

Atas pertimbangan dari Dewan Otonomi Daerah dengan berbagai pertimbangan semenjak tahun 2009 presiden menghentikan proses pemekaran daerah baru dengan berbagai pertimbangan, seperti kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pendalaman Materi:

Jawablah pertanyaan berikut ini!

  1. Sebutkanlah undang-undang yang mengatur pemerintah daerah di masa Orde Baru dan apakah kelemaahannya?
  2. Apakah dasar atau prinsip hubungan pemerintah pusat dan daerah setelah perubahan UUD 1945?
  3. Sebutkanlah bentuk-bentuk hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah?
  4. Sebutkanlah tugas dan wewenang pemerintah pusat yang ada di daerah?
  5. Sebutkanlah fungsi Dewan Perwakilan Daerah?

 

HUBUNGAN FUNGSIONAL

Hubungan fungsinal dalam konteks penyelenggaraan program pemerintah. Secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena faktor proses , sebab akibat atau karena kepentingan yang sama, faktor proses misalnya dari pengolah bahan baku ke bahan setengah jadi baru ke produk , bisa saja terjadi karena faktor sebab akibat misalnya air laut menguap yang terkena matahari kemudian menimbulkan awan dan hujan atau karena faktor kepentingan atau urusan.

hubungan pemerintah pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial, dimana otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan (administrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Jadi, hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar federal yaitu hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaannya, dalam otonomi teritorial, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

  • Undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan (administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah.
  • Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi.
  • Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu yang “diciptakan” atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi.
  • Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan satuan otonomi.

 

Pembagian Urusan Pemerintahan

Sejarah ketatanegaraan RI memasuki babak baru setelah era reformasi yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut telah terpenuhi sendi-sendi otonomi, yaitu: pembagian kekuasaan (sharing of power), pembagian pendapatan (distribution of income) dan kemandirian administrasi pemerintah daerah (emporing). Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004.  Sementara berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lahir UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian telah dirubah dengan UU No. 33 tahun 2004, UU tersebut juga mengatur tentang pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan anggaran daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

Konsep dasar hubungan pemerintahan pusat dengan secara fungsional menurut UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daserah adalah:

  • Membesarkan kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom.
  • Keleluasaan daerah untuk mengatur / mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan.
  • Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
  • Pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif.

Asas-asas Otonomi Daerah

  1. Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.
  2. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
  3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
  4. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Pembagian Kewenangan (UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)

  1. Kewenangan Pemerintah (ps 10 ayat (3)) :
  • politik luar negeri;
  • pertahanan;
  • keamanan;
  • yustisi;
  • moneter dan fiskal nasional; dan
  • agama
  1. Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (ps 13)
  • perencanaan dan pengendalian pembangunanan
  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  • penyediaan sarana dan prasarana umum;
  • penanganan bidang kesehatan;
  • penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia potensial;
  • penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  • pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  • fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  • pengendalian lingkungan hidup;
  • pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  • pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  • pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/ kota;
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, ps 14) :
  • perencanaan dan pengendalian pembangunanan;
  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  • penyediaan sarana dan prasarana umum;
  • penanganan bidang kesehatan;
  • penyelenggaraan pendidikan;
  • penanggulangan masalah sosial;
  • pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  • fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  • pengendalian lingkungan hidup;
  • pelayanan pertanahan;
  • pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  • pelayanan administrasi penanaman modal;
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (ps 18):
  • eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut;
  • pengaturan administrasi;
  • pengaturan tata ruang;
  • penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah;
  • ikut serta pemeliharaan keamanan; dan
  • ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan 1/3 nya menjadi keweangan daerah ka-bupaten/kota.

Segala urusan yang menjadi tanggung pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur/Kepala Daerah Tk I bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I dan Bupati/Walikota bersama DPRD Tk II. Seperti dalam bagan dibawah ini.

Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar menyambut dengan senang dan penuh harapan, tetapi daerah yang miskin sumber daya alam menimbulkan sedikit kekhawatiran, karena sumber daya alam akan berhubungan dengan penerimaan pendapatan daerah. Daerah otonom dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan pemerintah pusat. Dalam kondisi seperti ini peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan, disamping menarik investasi asing. Namun demikian keberhasilan otonomi daerah tidak selalu ditentukan oleh sumber keuangan yang banyak, melainkan ditentukan oleh kinerja pemerintah yang dapat dilihat dari berbagai indikator , yaitu:

  1. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
  2. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya.
  3. Target dan presentase fisik proyek.
  4. Standar pelayanan yang diharapkan.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan

 

kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus disertai dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, agar otonomi tersebut dapat membawa kemandirian dan kemajuan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999.

Pendalaman Materi

Jawablah pertanyaan berikut:

  1. Apakah hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan daerah menurut UUD 1945?
  2. Sebutkanlah 3 contoh pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004?
  3. Lembaga apakah yang terlibat sebagai pemerintah daerah menurut UUD 1945?
  4. Apakah reaksi daerah daerah dengan adanya pemberian otonomi dilihat dari segi sumber keuangan daerah?
  5. Sebutkanlahprosentase bagi hasil keuangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota?

OTONOMI DAERAH

Lahirnya otonomi bagi daerah-daerah seluruh Indonesia adalah setelah reformasi tahun 1999. Berbagai alasan munculnya otonomi bagi daerah antara lain, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, kemiskinan dan keterbelakangan daerah, akibatnya banyak penduduk melakukan urbanisasi ke pusat yaitu Jakarta. Daerah-daerah sangat pasif, pemerintah tidak efektif, kekayaan negara semua ditarik ke pemerintah pusat kemudian pendistribusiaan dalam pembangunan kurang efektif. Inilah sebagai penyebab gerakan reformasi yang salah satu tuntutannya adalah daerah di beri otonomi agar daerah juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat di daerah-daerah.

 

Otonomi Daerah Menurut Perubahan UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabu­paten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Prinsip otonomi daerah menurut UUD 1945 adalah:

  1. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
  3. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
  4. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  5. Pemerintahan daerah berhak menetapkan per­aturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melak­sanakan otonomi dan tugas pembantuan.
  6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerin­tahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa peme­rintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tu­gas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hu­kum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat men­ja­lankan roda pemerintahan (termasuk menetap­kan peraturan daerah dan peratur­an lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta se­suai dengan kebu­tuhan, kondisi, dan karak­teristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pe­me­rintah pusat.

Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Namun, meskipun daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah [ayat (6) di atas], itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antarpemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.               Dalam pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa). Contoh satuan pemerintahan bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; contoh satuan pemerintahan bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dan Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

 

Makna Otonomi Daerah

 

Landasan konstitusional pemerintah adalah UUD 1945 pasal 18 (2) : Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pasal 18 (5) : Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan sendiri berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 32 tahun 2004).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (UU No. 32 tahun 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
  2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
  3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
  4. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
  5. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup   kewenanganan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat meliputi beberapa bidang antara lain seperti :

  1. Politik/Hubungan luar negeri ;
  2. Pengadilan/yustisi;
  3. Moneter dan keuangan ;
  4. Pertahanan
  5. Keamanan
  6. Agama

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Penyelenggaraan  negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua sistem yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah jika urusan yang bersangkutan dengan aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat. Pada hakekatnya sifat sentralistik itu merupakan konsekuensi dari sifat negara kesatuan.

Dalam perkembangan selanjutnya nampaknya desentralisasi merupakan pilihan yang dianggap terbaik untuk menyelenggarakan pemerintahan, meskipun implementasinya di beberapa negara, terutama di negara ketiga masih banyak mendapat ganjalan struktural, sehingga penyelenggaraan desentralisasi politik masih setengah hati.

Sistem desentralisasi adalah sistem di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian daerah bertanggung jawab sepenuhnya pengelolaan baik dari aspek perencanaan, peralatan dan pembiayaan maupun personil dan lain-lainnya.

 

 

Otonomi Daerah dan Implementasinya

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dalam era otonomi diberi kesempatan untuk membuat dan mengembangkan kebijakannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing.  Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tatanan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik , yaitu:

  1. Otonomi daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat.
  2. Melalui otonomi daerah dapat tercipta akuntabilitas/tanggungjawab yang terjaga dengan baik.
  3. Kesempakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Dalam aspek ekonomi, implementasi otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan kapasitas daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiaannya. Otonomi daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah lokal untuk membuat kebijakan ekonomi sesuai dengan kepentingan daerahnya, misalnya dengan membuat regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit terkait dengan kepentingan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di daerah sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Peningkatan investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kea arah yang lebih baik yang pada gilirannya berdampak luas kepada penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. Dengan demikian, Peningkatan perekonomian daerah berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, juga diharapkan memberi pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Dalam aspek sosial budaya, implementasi otonomi daerah merupakan apresiasi terhadap keanegaragaman daerah, baik suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Namun, masalah pengelolaan lingkungan hidup harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya eksploitasi bahan tambang, pemanfaatkan sumber daya hutan (logging) telah berdampak kepada ancaman kelestarian lingkungan, dalam hal ini perlu kewenangan pemerintah pusat terlibat baik dalam bentuk regulasi dan permodalan dengan transfer APBN ke daerah daerah dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil.

 

 Instrumen Desentralisasi

Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, tetapi juga terkait erat dengan kewenangan, untuk itu perlu instrumen-instrumen sebagai berikut:

  1. Harus ada ruang selain institusi negara (bukan politik yang monolitik), artinya dalam pelaksanaan desentralisasi dimungkinkan adanya ruang publik yang bebas yang memungkinkan publik mengakses informasi, dan bebas membicarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama yang dikenal dengan wacana publik seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes, memilih pimpinan atau perwakilan rakyat. Dengan demikian masyarakat mempunyai kemampuan mengakses kegiatan-kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka di dalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan.
  2. Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah) yang merdeka atau civil society. Civil society dipahami sebagai mengurangi dominasi negara terhadap masyarakat. Pengurangan dominasi dimaksudkan dalam rangka membangun kesetaraan hubungan antara masyarakat dan negara sehingga negara tidak superior dan masyarakat inferior. Dengan demikian, desentralisasi menciptakan relasi yang seimbang antara pemerintah (pusat) dengan masyarakat.

 

Pendalaman Materi:

Jawablah pertanyaan berikut ini:

  1. Sebutkanlah prinsip-prinsip otonomi daerah menurut UUD 1945?
  2. Bagaimana kedudukan DPRD dalam otonomi daerah?
  3. Apakah arti pemerintahan daerah bersifat khusus dan istimewa?
  4. Apakah tujuan pemberian otonomi kepada daerah?
  5. Apakah arti otonomi sebagai pelayan publik?
  6. Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi kewenangan dalam otonomi daerah?

RANGKUMAN

  1. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Secara struktural hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dimana pemerintah tingkat pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada instansi atau lembaga pada tingkat daerah yang selanjutkan pemerintah pada tingkat daerah mempertanggungjawabkan tugas dan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat
  3. Hubungan pemerintahan pusat dengan secara fungsional adalah membesarkan kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom, keleluasaan daerah untuk mengatur / mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan, Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif.
  4. Otonomi daerah merupakan peme­rintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tu­gas pembantuan.

 

Evaluasi

Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut:

  1. Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, Pernyataan ini sesuai dengan system…
    1. Sentralisasi
    2. Desentralisasi
    3. Dekonsentrasi
    4. Tugas perbantuan
    5. Pemberian wewenang
  2. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Berikut ini yang bukan merupakan Hubungan tersebut adalah…
  1. Perjanjian dengan Negara lain
  2. Hubungan wewenang
  3. Keuangan
  4. Pelayanan umum
  5. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
  6. Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi secara struktural tugas dan kewenangannya ada didaerah antara lain. Kecuali….
    1. Sistem pertahanan dan keamanan
    2. Kekuasaan kehakiman
    3. Urusan agama dan kepercayaan
    4. Urusan moneter dan fiskal
    5. Urusan luar negeri
  7. Pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah. Pernyataan ini adalah pengertian dari asas pemerintahan daerah, yaitu….
    1. Sentralisasi
    2. Desentralisasi
    3. Dekonsentralisasi
    4. Tugas perbantuan
    5. Made bewind
  8. Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah……
    1. Berasal dari perwakilan provinsi melalui pemilihan umum
    2. Berasal dari setiap kabupaten/kota dalam suatu provinsi
    3. Berasal dari tokoh-tokoh masyarakat di suatu propinsi
    4. Sebagai utusan daerah dan golongan-golongan
    5. Merupakan tokoh-tokoh partai politik peserta pemilu
  9. Pemantauan pelaksanaan otonomi bagi daerah otonomi dibentuklah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (ketuanya Menteri Dalam Negeri) dengan tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden. Berikut ini bukan merupakan tugas dari badan tersebut….
  10. Pembentukan, penggabungan dan pemekaran daerah.
  11. Penghapusan suatu daerah yang tidak mampu dalam otonomi
  12. Perimbangan keuangan pusat dan daerah,
  13. Kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu.
  14. Pemilihan dan penganggakat dari kepala daerah

 

  1. Berikut ini sumber-sumber Penerimaan Daerah berasal  dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Kecuali…..:
  2. Pajak
  3. Retribusi
  4. Keuntungan Perusahaan Daerah ( Perusda )
  5. Pengelolaan Aset Daerah
  6. Dana Perimbangan
  7. Prosentase Provinsi Dalam pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat,Propinsi dan Kabupaten/ Kota adalah …
    1. 10%
    2. 20%
    3. 40%
    4. 70%
    5. 90%
  8. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut perubahan UUD 1945 adalah menurut…..
    1. asas otonomi dan tugas pembantuan.
    2. Asas sentralisasi dan desentralisasi
    3. Asas perbantuan dan made bewind
    4. Asas sentralisasi dan dekonsentrasi
    5. Asas deregulerisasi dan debirokratisasi
  9. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan….
    1. peraturan daerah dan APBD
    2. pemekaran daerah baru
    3. penggabungan suatu daerah baru
    4. meminta pertanggungjawaban otonomi
    5. membuat perjanjian dengan Negara lain

 

Jawablah pertanyaan berikut dilembaran kerja anda!

  1. Apakah hubungan kekuasaan kehakiman antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di daerah?
  2. Jelaskanlah hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah?
  3. Sebutkanlah lembaga negara pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah?
  4. Jelaskan asas-asas pemerintahan daerah ?
  5. Sebutkanlah tiga fungsi dari Dewan Perwakilan daerah?
  6. Apakah berbedaan antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

 

Carilah kasus penyimpangan pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari UUD 1945, Diskusikanlah!

 

 

 

Glosari

 Otonomi daerah : kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas kepada tingkatan – tingkatan yang lebih rendah.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

 

 

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NKRI

  1. Pengertian Hukum

Setiap orang akan mempelajari hukum, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum itu? Bila kita meneliti secara mendalam sukar bagi kita memberikan definisi tentang hukum karena hukum hukum mengangdung pengertian yang luas, mberisi banyak dan bidang yang  luas. Para sarjana sendiri belum dapat merumuskan satu definisi yang memuaskan semua pihak. Hukum tidakl dapat dilihat dan kadangkal kita tidak merasakan sedang diatur oleh hukum, barulah mengetahui adanya hukum setelah berhadapan dengan polisi, jaksa dan hakim atau telah masuk penjara.

Sebagai bahan untuk mempelajari hukum, beberapa definisi dapat kita jadikan pedoma, sebagai berikut:

  • Menurut Drs. E. Utrecht, SH.

Hukum adalah himpuan peraturan (perintah dan larangan), yang  mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.

  • Menurut Prof. Mr. J. Van Kan

Hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

  • Menurut S.M. Amin, SH.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksinya itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

  • Menurut J.C.T Simorangkir, SH.

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

  • Menurut M.H. Tirtaamidjaya, SH.

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti menganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

 

Dari definisi di atas jelaslah bahwa tidak ada rumusan yang sama terhadap hukum, tergantung dari sisi mana seseorang melihatnya, yang mana tidak ubahnya seperti orang melihat gunung yang berbeda gambaranya bila dilihat dari utara, barat, selatan dan timur, walaupun yang dilihat adalah gunung yang sama.

Sekalipun rumusan hukum berbeda-beda yang diberikan oleh para sarjana hukum, dapat kita simpulkan bahwa huku  itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

  1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan itu bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas.

 

Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis

 

Hukum dengan undang-undang tidak sama, tidak semua hukum dicantukan dalam undang-undang . Oleh karena itu, masih ada hukum yang hidup dalam masyarakat , tetapi tidak tertulis

Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya.

Hukum tidak tertulis , yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis dan ditaati seperti suatu peraturan undang-undang. Hukum-hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang yang sejenis dikumpulkan dan tersusun dal kitab hukum secara sistimatis bulat, dan lengkap disebut dengan kodifikasi.

Manfaat adanya kodifikasi

  1. Menjamin kepastian hukum. Masyarakat mempunyai pedoman tentang perbuatan mana yang dapat dihukum.
  2. Peyederhanaan hukum . Perbedaan corak hukum menurut perbedaan keadaan , tempat dan tingkat kemajuan masyarakat dapat disederhanakan karena ada satu pedoman yang meliputi macam hukum yang menjadi ukuran keadilan .
  3. Kesatuan hukum. Dengan adanya kodifikasi dapat juga diadakan modifikasi berlakunya satu macam hukum bagi seluruh masyarakat.

Contoh kodifikasi; Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Tata Hukum

Keseluruhan  norma hukum yang mengatur pergaulan hidup bernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu masyarakat menetapkan sendiri tata hukumnya yang kemudian tunduk dengan sendirinya kepada tata hukumnya sendiri disebut masyarakat hukum. Tata hukum Indonesia dibuat oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian Indonesia adalah masyarakat hukum, yaitu  Negara Republik Indonesia.

Dalam hukum dikenal beberapa istilah, yaitu subjek hukum, objek hukum danm peristiwa hukum.  Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintasn hukum. Subjek hukum adalah manusia, yaitu setiap manusia tanpa kecuali adalah pendukung hak. Badan hukum, yaitu setiap pendukung hak yang tidak berjiwa mempunyai kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Contohnya negara, perseroan terbatas, koperasi dll. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, seperti buku, rumah, mobil dan lain-lain. Sedangkan Peristiwa hukum adalah segala perbuatn mansuia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban, seperti peristiwa hukum sepihak, yaitu surat wasiat. Perbuatan hukum dua pihak, sepertti perjanjian jual belai.

 

  1. Tujuan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:

Teori etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan; justitia distributive (keadilan distributif) dan justitia commulative (keadilan komuliatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proposional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.

Teori Utilitis

Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.

 

 

 

Dalam negara kita Indonesia hukum berlandaskan kepada nilai-nilai dasar yaitu Pancasila, nilai-nilai intrumentalnya adalah UUD 1945, yaitu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal nya, selanjutnya secara nilai-nilai itu terjabar dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan mulai dari pusat sampat kepada daerah-daerah bahkan peraturan desa-desa adalah dasar hukum untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi masyarakat.

 

Pendalaman Materi

Jawablah pertanyaan berikut:

  1. Jelaskanlah definisi hukum menurut para ahli?
  2. Apakah prinsip-prinsip yang terkandung dalam definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli?
  3. berikanlah contoh-contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis?
  4. apakah yang dimaksud kodifikasi hukum dan contohnya?
  5. Jelaskanlah apakah tujuan dari hukum ?

PENGGOLONGAN HUKUM

Kehidupan masyarakat berbagai macam profesi, untuk menjalankan profesi itu mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terwujud dalam berbagai kepentingan. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda dengan orang lain, dalam pergaulan masyarakat kepentingan seseorang berbeda-beda, contohnya dalam perdagangan si-penjual maunya barangnya di jual agar dapat untuk besar, sedangkan si pembeli maunya harga murah supaya barang di dapat banyak. Di samping itu dalam masyarakat juga terjadi pelanggaran kesepakatan, bahkan terjadi kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang/masyarakat bahkan negara seperti korupsi. Tentu dalam berbagai kasus akan terjadi dalam kehidupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka disini diperlukan berbagai macam / golongan hukum untuk menanganinya.

Hukum  dapat digolongkan atas beberapa segi, sebagai berikut:

  1. Menurut sumbernya, dibedakan atas :
    1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undang negara, seperti UU. No. 12 tahun 2003 tentang Partai Politik.
    2. Hukum kebiasaan (adat), yaitu adat kebiasaan yang mendapat perhatian dari masyarakat. Seperti adat perkawinan suku Sunda.
    3. Hukum traktat, yaitu hukum yang terbentuk akibat perjanjian antara negara.
    4. Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
    5. Hukum Ilmu, yaitu keputusan yang keluar dari ahli hukum.

 

  1. Menurut Bentuknya, hukum dapat dibedakan atas
    1. Hukum tertulis, yaitu seluruh peraturan perundangan yang tertulis secara resmi. Hukum tertulis ada yang dikodifikasikan (dibukukan dalam suatu kitap, seperti KUHP) dan ada pula yang belum.
  2. Hukum Tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat, contohnya: perauran tentang adat perkawainan.
  3. Menurut Wilayah Berlakuknya hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
  4. Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu, seperti Peraturan daerah Banten.
  5. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku diseluruh wilayah suatu negara. Seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku seluruh negara RI.
  6. Hukum Internasional, yaitu hukum yang berlaku antar negara, seperti Piagam PBB.
  7. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain, seperti Hukum Malaysia yang berlaku bagi para diplomat Malaysia di Indonesia
  8. Hukum Gereja, yaitu hukum yang ditetapkan oleh gereja untuk umatnya.

 

  1. Menurut Waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
  2. Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu. Contoh No. 22 tahun 1999 tentang  Otonomi Daerah.
  3. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang, seperti UU Pengadilan untuk kejahatan anak-anak.
  4. Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa batas waktu, seperti Kitan Suci Agama.

 

  1. Menurut sifatnya , hukum dapat dibedakan :
    • Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati.
    • Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan bila

pihak tertentu telah membuat peraturan sendiri.

 

  1. Menurut Cara mempertahankannya., hukum dapat dibedakan:
  • Hukum materil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berwujud perintah dan larangan, seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang.
  • Hukum formal, yang disebut juga hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Seperti hukum acara pidana, (pedoman bagi polisi, jaksa dan hakim serta terdakwa), hukum acara perdata (pedoman bagi tergugat dan penggugat serta hakim).

 

  1. Menurut Isinya, hukum dapat dibedakan atas Hukum Publik dan Hukum Privat.

 

Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan negara dan hubungan negara  dengan warga negaranya. Hukum Publik terbagi antara lain:

 

  1. Hukum tata Negara

Hukum Tata Negara, yaitu seperangkat hukum yang mengatur tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, wilayah negara dan alat perlengkapan negara tertentu, seperti yang diatur oleh Konstitusi negara (UUD 1945),  dan perundang-undang lainnya.

 

  1. Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum administrasi negara adalah peraturan yang mengatur mengenai cara kerja alat-alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugasnya masing-masing  serta hubungnya dengan alat-alat perlengkapan lain dan mengatru cara melakukan hak dan kewajiban dari alat perlengkapan itu, seperti undang-undang pegawai negeri. Hukum administarasi negara mencakup hukum tata pemerintahan, hukum tata perlengkapan negara dan hukum administrasi pembangunan.

 

  1. Hukum Pidana

Hukum Pidana, yaitu bagian hukum yang berlaku dalam negara yang menyangkut kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum ialah : 1) Badan dan peraturan perundang-unmdangan negara, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri dll. 2) kepentingan hukum tiap manusia, seperti jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik.  Hukum Pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan terhadap norma hukum yang menyangkut kepentingan umum. Perbedaan pelanggaran dan kejahatan adalah:

  1. Pelngaran adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan ketertiban yang sifatnya kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda, seperti mengendarai mobil tidak punya SIM.
  2. Kejahatan ialahmengenai soal-soal yang besar, seperti pembubuhan, penganiayaan, penghinaan dan pencurian.

 

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang penting dalam hukum pidana. Hukum pidana meliputi hukum Pidana Materil, yaitu hukum yang memuat perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran dan hukumannya, seperti yang diatur oleh KUHP.  Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua macam hukuman, yaitu:

  • Hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.
  • Hukuman Tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang tertentu dan pengumunan keputusan hakim.

 

Sedangkan Hukum Pidana Formal, yang disebut juga dengan hukum acara pidana ialah peraturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana material, seperti mengatur bagaimana tata cara penanggkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, penjatuhan hukum dan pelaksanaannya. Hukum ini merupakan pedoman bagi polosi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Sumber hukumnya adalah Kitap Undang-undan Hukum Acara Pudana (KUHAP).

 

Hukum Privat (Hukum Perdata)

 

Hukum Perdata disebut juga Hukum privat dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan seseorang. Hukum perdata dibedakan kepada hukum perdata materil iyaitu hukum yang berisi pengaturan hak dan kewajiban perdata. Peraturan itu terdapat dalam Kitap undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek=BW), Kita Undang-Undang Hukum Dagang  (Wetboek van Koophandel) yang isinya memuat tentang perseroan, Firma, cek,wesel dan hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan atau bisnis.. Hukum privat juga termasuk  hukum Koperasi, Agraria dan juga perkawinan.

Hukum Perata formal adalah hukum acara perdata yang mengatur masalah penyelesaian pergara antara penggugat dengan tergugat dan hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata. Sumber hukumnya adalah HIR (Het Herziene Indonesich Reglement) untukJawa dan Madura, dan R.Bg. (Recht Reglement Buittengewesten) untuk luar Jawa.

 

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, hukum perdata memuat beberapa bagian, yaitu bagian hukum perseorangan, bagian hukum keluarga, bagian hukum kekayaan dan bagian hukum waris.

 

  1. Hukum Perseorangan (Personen recht)

Dalam bagian ini dijelaskan arti perkataan orang atau persoon yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum, yang dibedakan berbentu manusia dan badan hukum

 

  1. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah  bagian hukum perdata yang memuat rangkaian peraturan yang ditimbulkan dari pergaulan keluarga. Hukum keluarga meliputi kekuasaan orang tua, seperti kewajiban orang tua dan kewajiban anak terhadap orang tua. Pengaturan tentang Perwalian, seperti cara-cara mengatur anak yatim – piatu,  pengasuhan anak akibat perceraian suami istri. Pengaturan tentang Pengampunan, seperti pengaturan tentang orang dewasa yang sakit ingatan, lemah dan lain-lainnya.  Perkawinan, yaitu peraturan yang mengatur perbuatan kepada laki-laki dan wanita yang telah kawin, yang meliptui asas perkawinan, syarat perkawinan, larangan perkawinan, putus perkawinan dan lain-lainya.

 

  1. Hukum Harta Kekayaan

Hukum harta kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang berbilai uang. Hukium  kekayaan meliputi hukum benda yang meliputi bnenda bergerak dan tidak bergerak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa). Hukum perikatan.

 

  1. Hukum Waris

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hubungan keluarga tentang harta benda seseorang sesudah meninggal. Hubungan waris sebenarnya sangat erat dengan hukum harta kekayaan dan hukum keluarga karena menyengkut masalah harta keluarga. Dalam menyelesaikan pembagian harta waris dapat ditempuh dengan dua cara.

  • Berdasarkan hukum atau undang-undang pembagian waris. Undang-undang yang mengatur adalah undang-undang agama atau hukum adat dari subyek hukum yang bersangkutan.
  • Pewaris berwasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir si pewaris. Wasiat ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan, seperti melalui akte notaris.

 

Pendalaman Materi

Jawablah pertanyaan berikut:

  1. buatlah bagan penggolongan hukum?
  2. Jelaskanlah hukum dilihat dari masa berlakunya?
  3. Apakah yang dimaksud hukum material dan hukum formal?
  4. Apakah yang diatur oelh hukum privat itu dan berikan contohnya?
  5. bedakanlah antara hukum publik dengan hukum privat dengan beberapa kriterianya?

 

Tugas Mandiri

Kumpulkanlah data dan fakta yang menunjukkan peristiwa hokum sesuai dengan klasifikasi yang telah diuraikan di atas! Diskusikanlah!

 

 PERANAN LEMBAGA PERADILAN

 

  1. Peradilan Nasional

Peradilan nasional melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan  hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman itu menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung, bdan peradilan yang berrada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan menurut UU No. 4 dan No. 5 tahun 2004 tentang kehakiman dan Mahkamah Agung, bertindak sebagai lembaga penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta membantu pencari keadilan. Badan Peradian itu terdiri dari:

  1. Mahkamah Agung (MA), merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan, yaitu :
    1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan.
    2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
    3. Kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum . calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

  1. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara:
    1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
    2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
    3. Memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajb memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang dari Presiden. Ketuan dan wakil Ketua MK dilipih oleh anggota hakim MK. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

 

  1. Peradilan Tinggi dan Negeri, merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan kabupaten / kota. Fungsi kedua peradilan itu adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan
  2. memberikan perioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang dan selanjutnya dan tindak pidana.

 

 

Lembaga peradilan Indonesia dapat diklasifikasikan kepada:

  1. Pengadilan Sipil, terdiri dari:

1.1. Pengadilan Umum, yaitu:

  1. Pengadilan Negeri
  2. Pengadilan Tinggi
  3. Mahkamah Agung.

 

1.2. Pengadilan Khusus, yaitu:

  1. Pengadilan Agama (Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama

dan Mahkamah Agung)

  1. Pengadilan Tata Usha Negara (PTUN)
  2. Pengadilan Adat.
  3. Pengadilan Niaga.
  4. Pengadilan Ad Hoc HAM

 

  1. Pengadilan Militer, terdiri:
  2. pengadilan Tentara
  3. Pengadilang Tinggi Tentara
  4. Mahkamah Agung.

 

 

  1. Pengadilan negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu peradilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua gologan penduduk (warga negara dan warga negara asing). Yang berada di wilayang hukumnya.

Pengadlan negeri berkedudukan di daerah tingkat II (Kabupaten / kota) . Pada setiap pengadilan negeri di tempatkan Kejaksaan Negeri yang aan menuntut perkara pidana untuk diadili oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri juga mengadili perkara perdata, yaitu perkara perselisihan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Keputusan pada Pengadilan Negeri dapat dilanjutkan kepada peradilan tingkat ke dua yaitu naik banding ke Pengadilan Tinggi, apabila yang bersangkutan tidak merasa puas dengan putusan pengadilan negeri. Selanjutnya  pengadilan Tinggi dapat memutuskan perkara, yang mana bila yang bersangkutan tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat dilanjutkan ke tingkat ke tiga, yaitu kasasi ke Mahmakah Agung.

 

  1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang dimaksud adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara umat Islam yang berkaitan dengan perkara nikah, rujuk, perceraian, nafkah, waris dan lain-lain. Dalam perkara peradilan agama juga sama seperti pengadilan negeri, yang bila tidak puasorang bersangkutan dapat naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung.

 

  1. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer yaitu pengadilan yang mengadili perkara khusus yang berkaitan perkara pidana dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian . Dalam uapaya pencari keadilan pada peradilan militer juga dibuka kesempatan untuk penyelsaian perkara secara banding ke Pengadilan Tentara Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Tentara Agung.

 

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Perkara yang dapat diselesaikan dalam pengadilan ini adalah sengekata antara warga negara dengan pejabat negara.

Masalah yang menjadi perkara Pengadilan tata Usaha Negara adalah:

  1. Bidang sosial, yaitu gugatan penolakan permohonan izin.
  2. Bidang ekonomi, guagatan permohonan berkaitan dengan keputusan perpajakan, merk, agraria dan sebagainya.
  3. Gugatan berkaitan dengan bidang kepegawaian, pemecatan, pemberhentian hbungan kerja dan sebagainya

Sengketa warga negara dengan seorang wali kota, di mana karena kelalaian dari pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya sehingga membawa korban warga negara, seperti terperosotnya seorang pengendara motor ke jalan yang lobangnya sangat dalam sehingga  menimbulkan luka parah/ meninggal. Dalam pengadilan tata Usaha Pertama juga dikenal pula naik banding ke Pengadilan tata Usaha Tinggi Negara dan kasasi ke Mahkamah Agung.

 

  1. Peranan Lembaga Peradilan

UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan untuk menjamin dan menjaga supaya keadilan dijalankan seobjektif mungkin. Maka dalam UUNo. 14 tahun 1970 itu memuat beberapa ketentuan pokok, yaitu:

  1. diwajibkan supaya pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum dan oleh sekurang-kurangnya tiga hakim, kecuali jika ada ketentuan lain.
  2. Diwajibkan hakim ketua, hakim anggota, jaksa dan panitra yang masih dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan terdakwa dalam satu perkara tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan itu.
  3. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa, terutama sejak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan.
  4. Kemungkinan ganti rugi serta rehabilitasi seseorang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

 

Untuk menegakkan ketentuan diatas, maka kekuasaan kehakiman harus merdeka (independen) dalam arti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, bebas dari paksaan,dan bebas dari rekomendasi yang datang dari luar. Kenyataan ini sesuai dengan pasal 1 UU NO. 14 tahun 1970, yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Peranan Lembaga Peradilan dapat dilihat menurut tingkatannya, yaitu:

Peranan Lembaga peradilan tinggak pertama (Pengadilan Negeri, pengadilan Agama, pengadilan tata Usaha Negara) adalah:

  1. memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian tuntutan dalam perkara pidana, termasuk kasus korupsi.
  2. Ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan dan penuntutan dalam perkara bidana.
  3. Dalam perkara perdata berwenang memutuskan perselisihan antara penggugat dengan tergugat dari warga negara di wilayang hukumnya.

 

Peranan lembaga Peradilan pada  Tingkat Ke dua yang berkedudukan setingkat provinsi (Pengadilan Tinggi, pengadilan Agama Tinggi, Pengadilan tata Usaha Tinggi Negara, Pengadilan Tentara Tinggi) adalah:

  • menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya.
  • Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksana dan sewajarnya.
  • Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri atau pengadilan agama, tata usaha negara di wilayah hukumnya.
  • Dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang di pandang perlu kepada Pengadilan negeri atau pengadilan di bawahnya.

Peradilan pada tingkat terakhir  atau peradilan kasasi adalah Mahkamah Agung, merupakan peradilan tingkat tertinggi yang dapat memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan peradilam puncak dan akan tercapai kesatuan dalam peradilan. sSdangkan peradilan pada tingkat awal dan akhir adalah Mahmakah Konstitusti yang berwenang mengadili dengan putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara  yang kewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

 

Pendalaman Meteri

Jawablah pertanyaan berikut:

  1. Buatlah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia?
  2. Apakah yang dimaksud istilah “naik banding” dan “Kasasi”?
  3. Apakah kewenangan peradilan tingkat pertama dan kedua?
  4. Apakah yang diatur oleh undang-undang No. 14 tahun 1970?
  5. Berikanlah contoh kausus yang dapat diadili oleh PTUN?

 

Tugas mandiri

Carilah perkara-perkara yang menjadi kewenangan lembaga- lembaga peradilan melalui berita / fakta dalam media massa (Surat Kabar / majalah / internet). Cobalah klasifikasikan  perkara tersebut ke wilayah kekuasaan lembaga peradilan, yaitu Pengadilan negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan tata Usaha Negara, Pengadilan HAM dan pengadilan Militer.

 

PERANAN LEMBAGA KPK

Korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (publik) atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut WF Wertheim menyatakan bahwa pemakaian umum istilah “korupsi” pejabat, kita menyebutnya dengan nama korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang  perbuatan menawarkan pemberian itu atau hadiah lain yang menggoda. Pemerasan yaitu permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas publik (umum) juga biasanya  disebut sebagai korupsi.

Ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

  1. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang.
  2. Kegiatannya Serba rahasia,
  3. Keuntungan diperoleh secara timbal balik.
  4. Berlindung di balik pembenaran hukum.
  5. Mempengaruhi keputusan-keputussan pemerintahan
  6. Mengandung penipuan kepada  publik. / masyarakat.
  7. Bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat
  8. Melanggar norma dan tatanan masyarakat.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Anti Korupsi adalah sikap menentang atau gerakan memusuhi segala bentuk penyelewenangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.. Konsekwensi perilaku korupsi antaralian:

  1. Negara mengalami krisis moneter dan menjadi miskin,
  2. Perusahaan menjadi bangkrut atai pailit,
  3. Perekonomian negara menjadi terseok-seok,
  4. Cita-cita masyarakat yang adil makmur menjadi terlambat,
  5. Menimbulkan kekacauan, stabilitas ketertiban dan keamanan terganggu,
  6. Dapat menimbulkan kerawanan sosial.

 

Dalam pengertian lain Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. (The oxford Unabridged Dictionary)

Korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri atau orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi menurut Bank Pembanguan Asia  adalah melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik  dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri sendiri dan / atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan.

 

 

Daftar ilustrasi Perilaku – Perilaku Korup Menurut Bank Pembangunan Asia
  1. Perencanaan atau pemilihan proyek-proyek yang tidak ekonomis karena kesempatan untuk mendapatkan komisi dan dukungan publik.
  2. Kecurangan dalam pengadaan barang, termasuk kolusi, pembiayaan berlebih atau pemilihan pemborong, pemasok dan konsultan dengan kriteria selain penawar terendah secara substansial.
  3. Pembayaran-pembayaran “uang pelicin” kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk memudahkan penyerahan barang atau jasa secara cepat waktu yang sebenarnya merupakan hak masyarakat, seperti izin dan perizinan.
  4. Pembayaran tidak sah kepada pegawai pemerintah untuk memudahkan akses kepada barang-barang , jasa dan informasi yang bukan hak masyarakat atau untuk menolak akses masyarajat ke barang dan jasa yang secara  hukum merupakan hak masyarakat.
  5. Pembayaran-pembayaran terlarang untuk mencegah penerapan peraturan dan undang-undang secara adil dan konsisten, khususnya di bidang-bidang yang menyangkut keselamatan umum, penegakan hukum dan penagihan pemasukan.
  6. Pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk mengembangkan atau mempertahankan akses yang bersifat monopoli atau oligopoli ke pasar-pasar tanpa adanya suatu alasan ekonomi yang mendukung untuk pembatasan-pembatasan semacamnya itu.
  7. Penyalahgunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, seperti menggunakan pengetahuan tentang penyaluran tranportasi umum untuk menanamkan modal di perumahan yang kemungkinan akan bertambah nilainya.
  8. Penyebaran secara sengaja informasi palsu atau menyesatkan tentang status keuangan perusahaan yang dapat mencegah para calon penanam modal untuk menilai harga perusahaan tersebut secara akurat, seperti kelalaian untuk untuk mengungkapkan kewajiban-kewajiban membayar yang bersyarat atau menilai asset di bawah nilai yang sebenarnya di perusahaan yang didaftarkan untuk swastanisasi.
  9. Pencurian atau penggelapan harta atau uang milik umum.
  10. Penjualan tempat, jabatan, atau kenaikan pangkat pegawai. Nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang melemahkan penciptaan pelayanan masyarakat yang professional dan meritokratik.
  11. Pemerasan dan penyalah gunaan jabatan publik, seperti penggunaan ancaman-ancaman pemeriksaan pajak atau sanksi hukum untuk memeras keuntungan pribadi.
  12. Penghalangan hukum dan campur tangan dalam tugas-tugas instansi-instansi yang ditugaskan untuk memeriksa, menyelidiki dan mewnuntut perilaku terlarang.

 

 

Korupsi di Indonesia memang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Negara dengan penduduk 200 juta lebih ini, pada tahun 2004 tercatat sebagai negara ke-5 terkorup di dunia dari 146 negara. Berdasarkan Indeks  Pembangunan Manusia, Indonesia pada tahun 2006 menduduki peringkat 110 dari 179 negara. Ketertinggalan itu karena kemiskinan. Kemiskinan karena budaya korupsi. Tingginya indeks persepsi korupsi menjadi ukuran rendahnya daya saing kita secara internasional. Maka, untuk menjadi bangsa yang maju sebenarnya sederhana, yaitu tegakkan hukum dan keadilan, brantas korupsi sampai keakar-akarnya.

Kejahatan (tindak pidana) korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi keterbukaan dan keamanan serta stabilitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu korupsi adalah tindakan yang merugikan pembangunan berkelanjutan.

Korupsi adalah mengambil bagian yang bukan merupakan haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik umum (uang milik negara) atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat untuk  kepentingan memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Penggelapan uang kantor, menyalahgunakan  wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi. Kerakusan  dan membiarkan perilaku korupsi  yang dapat membawa kehidupan seseorang tidak berarti secara kemanusiaan, karena mereka telah diperbudak oleh harta benda dalam kehidupan yang sangat singkat. Apabila seseorang terindikasi atau terbukti melakukan korupsi maka orang tersebut tidak hanya menerima hukum fisik seperti penjara, tetapi yang berat adalah menerima malu dan terisolasi dalam kehidupan masyarakat.

Penyebab utama dari perilaku korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur, tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya  untuk cinta kepada kebaikan

Pembrantasan korupsi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beberapa pertimbangan. Antaralain:

  1. korupsi menghambat dan menghalangi usaha kita berbangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka oleh sebab itu pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pembrantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan.
  2. Kejahatan korupsi tidak lagi merupakan kejahatan dan masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah internasional sehingga penting adanya kerja kerja sama internasional untuk mencegah dan pembrantasnya termasuk pemulihan atau pengambilan asert-aset hasil kejahatan korupsi.
  3. Kemiskinan dan kebodohan serta rendahnya mutu kehidupan rakyat kita sangat dipengaruhi oleh kejahatan korupsi, karena dana negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan pendidikan telah mengalir kepada tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
  4. Kejahatan korupsi sudah merupakan perilaku pengkhianatan kepada negara dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, tidak memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta mengrongrong kehidupan bernegara.
  5. Pada hakekatnya kejahatan korupsi sudah menyamai sikap anti Pancasila dan anti UUD 1945, karena nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 mengajarkan kita untuk hidup bertakwa kepada Tuhan, punya rasa kemanusiaan, punya rasa kebersamaan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Atas dasar pertimbangan diatas pemerintah Indonesia beserta rakyatnya telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk mencegah dan membrantas korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada tanggal 18 Desember 2003 di markas besar PBB. Pemerintah Indonesia mengangap sangat penting pembrantasan korupsi, sehingga konvensi PBB tentang  Anti Korupsi itu telah ditetapkan menjadi UU NO. 7 tahun 2006 tentang  Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

Penanggulangannya adalah dengan cara sebagai berikut:

  • Memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat dan latar belakang kehidupannya
  • Membangun sistem pencegah dini korupsi, undang-undang anti korupsi yang konsisten.
  • Memberi jaminan hidup layak bagi pegawai.
  • Menggunakan sistem pembuktian terbalik artinya membuktikan asal-usul kekayaan pejabat negara.
  • Mengumumkan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas. Membuat iklan layanan masyarakat di media massa.

Pembrantasan korupsi ternyata tidak mudah, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan pembrantasan Korupsi ternya belum memperoleh hasil yang mengembirakn.

Presiden  telah mengunkapkan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi sebagai hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi pembrantasan Korupsi (KPK), Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Ombudsman Nasional. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Langkah pertama, dimulai dari lingkungan di sekitar Presiden seperti sekitar sekretariat negara, kantor presiden, sekretariat presiden dan wakil presiden. Pada masa Orde Baru lingkungan sekretariat negara memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengeliola aset-aset negara. Karena itu Presiden Abdurrahman Wahidm lembaga ini dirobak total dan kemudian diteruskan oleh Megawati dan Presiden SBY.
  2. melakukan pemeriksaan dalam pengadaan barang di semua lembaga negara termasuk departemen-departemen, DPR dan lembaga lainnya.  Pengadaan adalah sebagai ajang korupsi yang paling mudah dilakukan, dengan  kasusnya adalah mark-up (pembengkakan) harga barang dan juga meminta potongan harga kepada pemasok.
  3. Mencegah peyimpangan proyek rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pencegahan termasuk mempersiapkan upaya melakukan tender secara baik.. Hal ini harus dilakukan mengingat dana yang dianggarkan sangat besar. Dalam empat tahun pelaksanaan rekonstruksi, pemerintah menganggarkan sekitar Rp.41 Triliun dalam Anggaran pendapatan belanja Negara (APBN).
  4. Mencegah terjadinya penyimpangan tender pada pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dalam masa empat tahun dianggarkan senilai puluhan triliun asa pemerintahan SBY.
  5. pemerintah akan melakukan penyelematkan terhadat asert-aset negara yang ada di departemen, BUNM dan swasta yang terkait dengan aset negara. Presiden telah mempunyai bukti permulaan yang adanya penyimpangan di lembaga negara, seperti departemen, BUMN dan swasta yang terkait dengan aset negara.
  6. Mencari mereka yang sudah divonis oleh pengadilan dan masih dalam proses hukum, namun lari keluar negeri.
  7. Meningkatkan intensitas pembrantasan penebangan liar dan penyaluran dananya terhadap kayu di hutan.
  8. Bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah tentang pembrantasan korupsi.

Upaya pembrantasan korupsi juga membutuhkan semangat dari pemimpin tertinggi dari setiap departemen dan birokrasi pemerintah, khususnya para menteri harus dapat  melacak korupsi dilingkungan departemennya.

 

Instrumen kelembagaan anti korupsi di Indonesia

Instrumen anti korupsi dalam bentuk alat atau lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk dapat melakukan tugas dalam membrantas korupsi. Alat atau lembaga itu adalah:

  1. Mahkamah Agung (MA)

UUD 1945 meletakkan  MA sebagai salah  satu pelaku kekuasaan kehakiman. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meiluti badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan utma MA adalah memeriksa dan memutuskan yaitu permohonan kasasi, sengketa tentang  mengadili, permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Proses peradilan perkara korupsi, MA adalah peluang terakhir bagi mereka untuk memperoleh kebebasan atau minimal pengurangan hukuman. Posisi ini sangat strategis dalam percepatan pembrantasan korupsi. Di samping itu MA juga dapat mengawasi penerapan hukum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

 

  1. Komisi Yudisial (KY)

Pasal 24B Amandemen ketiga UUD 1945 mengamanatkan berdirinya Komisi Yudisial (KY). Kewenangan KY menurut pasal 24B ayat (1) adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga perilaku hakim.

Dalam pembrantasan korupsi KY  berwenang untuk mengawasi hakim, baik hakim agung maupun hakim yang berada di kota-kota besar dan menerima dan mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

 

  1. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menurut  UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mentatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kejaksaan Agung memiliki kewajiban untuk menerima dan melakukan analisis atas setiap rekomendasi yang diberikan, khususnya dari lembaga yang berwenang dalam pembrantasan korusp, seperti dari Komisi Pembrantasan Korupsi.

 

  1. Kepolisian

Menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kewpolisian negara Republik Indonesia menyatakan secara umum tugas dan wewenang Polri adalah menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rtasa keadilan serta  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang bertlaku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembrantasan korupsi kepolisian memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal itu kepolisian memiliki Korps reserse Polri yang dalam fungsinya sebagai pelindung hak-hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Resersi melaksanakan praktek-praktek kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan sampai penahanan.

 

  1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kewenangan BPK sesuai dengan pasal 23E UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, ditegaskan bahwa wewenang BPK untuk meriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara, memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya.

Tanggung jawab BPK adalah untuk turut membongkar praktek-praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. BPK adalah lembaga negara yang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat umum dalam hal pengawasan keuangan negara.

Hasil audit BPK sering mendeteksi adanya korupsi dalam penggunaan APBN. BPK senantiasa melaporkan auditnya kepada lembaga yang berwenang untuk pembrantasan korupsi.  Data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan.

 

  1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP merupakan lembaga pemerintah non-departemen dibidang pengawasan. Tanggung jawabnya adalah merumuskan dan menyusun rencana dan program-program pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan mengadakan audit intern atas kegiatan kementerian-kementerian negara dan kantor-kantor proyek mereka. Dalam pembrantasan korupsi BPKP memiliki peran pada tingkat pencegahan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun kelemahannya adalah memiliki peran dan kewenangan yang sangat  bergantung pada kemauan baik Presiden yang berkuasa.

  1. Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK)

Kejaksaan dan Kepolisaan dalam membrantas korupsi mengalami berbagai hambatan karena adanya campurtangan eksekutif, legislatif atau yudikatif. Oleh sebab itu dibentuklah Komisi pembrantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan yang lebih luas serta independen (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pembrantasan korupsi.

KPK memiliki Visi yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, sedangkan misinya adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang anti korupsi. Asas KPK adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas.

Menurut UU No. 30 tahun 2002, KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Diantaranya menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak yang terkait, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. KPK juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka korupsi agar tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya, bahkan KPK dapat memerintah Presiden agar membuat izin kepada pejabat negara untuk diperiksa atas dugaan korupsi.

 

  1. Tim Tastipikor

Tim Koordinasi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) beranggotakan 48 orang yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Tim Tastipikor terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Tastipikor dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 tahun 2005  bekerja salama dua tahun dan dapat diperpanjang lagi jika dianggap perlu. Kewenangan Tim ini adalah melakukan penangkapan pelaku korupsi. Kasus korupsi yang ditangani Tim Tastipikor adalah pengawasan terhadap instansi pemerintah.

 

Pendalaman Materi

 

 

 

 

Kerjakan Tugas Berikut ini!

  1. sebutkanlah berbagai pengertian tentang korupsi atau anti korupsi dari berbagai sumber yang ada?
  2. Kenapa pembrantasan korupsi sangat penting bagi kehidupan bernegara?
  3. Apakah isi undang-undang No. 7 tahun 2006?
  4. Sebutkan 5 dari delapan langkah pembrantasan korupsi sesuai Intruksi Presiden No. 5 tahun 2004?
  5. Kenapa mentrantas korupsi membutuhkan semangat yang tinggi? Jelaskan!
  6. Apakah peranan KPK dalam mebrantas korusp di Indonesia?

RANGKUMAN

  1. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat , Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, Peraturan itu bersifat memaksa dan Sanksi terhadap pelanggarannya bersifat tegas.
  2. hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.
  3. Hukum dalam digolongan menurut sumer, bentuk, wilayah berkakunya, waktu, sifat, isi dan cara mempertahankannya.
  4. Peradilan nasional melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
  5. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik umum (uang milik negara) atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.
Tugas Mandiri

 

 

Soal Pilihan Ganda.

 

Pilihlah jawaban yang paling benar!

 

  1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Merupakan …..
    1. pengertian hukum
    2. fungsi hukum
    3. tujuan hukum
    4. manfaat hukum
    5. asas hukum
  2. Hukum yang berlaku pada saat ini dalam suatu masyarakat tertentu disebut …..
  1. hukum subjektif              c. hukum objektif                e. hukum material
  2. hukum formal                  d. hukum positif

 

  1. Sebuat kitap undang-undang yang bukan hasil kodifikasi hukum di Indonesia adalah ……
  1. Undang-undang Pokok Perkawinan   .
  2. Undang-undang pokok Agraria
  3. Kitap Undang-undang Hukum Pidana
  4. undang-undang pendidikan Nasional.
  5. undang-undang pendidikan Nasional.

 

  1. Dilihat dari segi material (isi hukum), hukum dapat digolongkan kepada …..
  1. hukum tata negara dan hukum pidana               d.  hukum publik dan hukum privat
  2. hukum waris dan hukum keluarga                    e. hukum publik dan tata negara
  3. hukum administrasi negara dan hukum waris

 

  1. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kepada golongan hukum ….
  1. Publik                     c. privat                             e. lokal
  2. Formal                    d. material

 

  1. Berikut ini adalah sarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengadilan perkara pidana. Kecuali ……
  1. Hakim                         c. pembela                              jaksa
  2. Panitra                        d. terdakwa

 

  1. Hukum kekayaan merupakan salah satu lapang hukum …….
  1. Perdata                                c. adat                               dagang
  2. acara perdata                      d. publik

 

  1. Dalam proses pengadilan, apabila terhukum mengajukan grasi, hal ini berarti terhukum mempunyai sikap ….
  1. menerima keputusan pengadilan        d. melaksanakan keputusan pengadilan
  2. mengakui kesalahannya                     e. menerima vonis, tapi tidak puas
  3. meminta keringanan hukuman

 

  1. Dibawah ini adalah alat atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, keculai…
  1. Mahkamah agung
  2. Badan pemeriksa keuangan
  3. Kepolisian
  4. Lembaga swadaya masyarakat
  5. Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan komisi pemberantas tindak pidana korupsi adalah…
  6. UU No.20 thn 2001
  7. UU No.28 thn 1998
  8. UU No.34 thn 2002
  9. UU No.30 thn 2002

 

  1. Dalam konteks pembrantasan korupsi, Kepolisiaan memiliki kewenangan adalah ……
    1. penangkapan dan penahanan
    2. penyelidikan dan penyidikan
    3. p-embrantasan perkara korupsi
    4. pengadilan perkara korupsi
    5. penyitaan kakayaan koruptor

 

  1. Tujuan dibentuk Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) adalah …..
    1. meningkatkan daya guna pembrantasan korupsi
    2. melengkapi tugas-tugas kejaksaan dan kepolisiaan
    3. membantu presiden membrantas korupsi
    4. menyelidiki perkara korupsi dari politisi
    5. mengawasi aparat negara dari tindak korupsi

 

  1. Tim Koordinasi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi beranggotakan dari unsur-unsur…..
    1. kejaksaan, kepolisian dan BPKP
    2. kehakiman, kepolisian dan kejaksaan
    3. pegawai birokrasi, kepolisian dan politisi
    4. politisi, pengacara dan hakim
    5. pengacara , politisi dan kejaksaan

 

 

 

Just another Weblog Universitas Esa Unggul site